JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat ke angka 67%. Diketahui, tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebelumnya sebesar 62,6% pascakenaikan harga BBM pada awal September.
Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.220 orang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki margin of error +-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, pun memaparkan alasan puas dan tidak puas para responden terhadap kinerja Jokowi. Burhanudin mengatakan mayoritas responden yang mengaku puas didasari alasan program bantuan pemerintah.
“Memberi bantuan ke rakyat kecil itu isu yang sekarang menjadi signature-nya pemerintah ya, biasanya infrastruktur. Tapi di kondisi sekarang memberikan bantuan kepada rakyat kecil itu menjadi salah satu yang membuat 67% yang tadi merasa puas, mengatakan inilah yang membuat mereka puas. Kedua, ada infrastruktur, dan seterusnya,” kata Burhanudin dalam pemaparannya secara daring, Minggu (2/10/2022).
Sementara, lanjut Burhanudin, mayoritas responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi lantaran meningkatnya harga bahan pokok. Selain itu, program bantuan pemerintah yang dianggap tidak merata juga menjadi alasannya.
“30,8% masyarakat yang tidak puas sebagian besar menyebut masalah peningkatan harga kebutuhan pokok. Ada juga yang menyebut bantuan tidak merata,” ujarnya.
Berikut alasan teratas responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi:
– Memberi bantuan kepada rakyat kecil 38,9%
– Membangun infrastruktur jalan, jembatan 19,4%
– Orangnya merakyat 6,5%
– Kinerjanya sudah bagus 6,0%
– Orangnya baik 4,7%
Sementara, ini alasan teratas responden merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi:
– Harga-harga kebutuhan pokok meningkat 35,2%
– Bantuan tidak merata 17,4%
– Kemiskinan tidak berkurang 6,6%
– Kurang berpihak kepada rakyat kecil 5,4%
– Kinerjanya buruk 4,5%
(Enrico N. Abdielli)
