NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan skema pemberian Hak Atas Tanah (HAT) jangka panjang yang memungkinkan penggunaan lahan mencapai 190 tahun.
Meskipun terjadi koreksi signifikan pada aspek legal pertanahan, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana.
Pernyataan Menko Airlangga di Kampus UGM, Yogyakarta, pada Rabu (19/11/2025), menekankan bahwa agenda strategis pembangunan IKN tidak akan terganggu oleh putusan tersebut.
“Kalau IKN tetap berjalan sesuai dengan perencanaan,” ujar Airlangga, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (22/11), sekaligus memberikan sinyal kuat kepada pasar domestik maupun internasional mengenai komitmen politik yang tak bergeming terhadap Nusantara.
Relevansi Putusan MK dan Respon Pemerintah
Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang membatalkan skema dua siklus pemberian HAT di IKN, HGU 190 tahun, dan HGB/Hak Pakai 160 tahun, memiliki bobot konstitusional yang mendalam.
MK menyatakan bahwa pengaturan durasi jangka panjang tersebut tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah, sehingga harus dikembalikan pada ketentuan undang-undang nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur.
Airlangga menyatakan pemerintah akan menelaah putusan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Pemerintah memastikan bahwa penyesuaian regulasi pasca-putusan MK dilakukan tanpa menciptakan kevakuman hukum atau menghambat proses investasi yang sudah berjalan,” imbuhnya.
Menjaga Arus Investasi
Tantangan terbesar pasca-putusan MK adalah menjaga minat investor, terutama yang mengandalkan kepastian jangka panjang atas penguasaan lahan. Namun, Airlangga menegaskan bahwa upaya penarikan investasi di IKN tetap menjadi fokus utama, dihubungkan dengan dua agenda strategis nasional.
IKN dipandang sebagai kawasan yang harus menyerap tenaga kerja. Airlangga menekankan bahwa investasi yang ditarik ke IKN secara langsung akan menciptakan lapangan kerja, yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Lebih lanjut, investasi di IKN dikaitkan dengan penguatan ekosistem hilirisasi. Hilirisasi (pengolahan sumber daya alam di dalam negeri) adalah program unggulan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan devisa. IKN, dengan fokusnya pada pengembangan teknologi dan industri cerdas, diharapkan menjadi simpul penting dalam ekosistem hilirisasi Indonesia.
“Indonesia kan terbuka dalam investasi, jadi investasi terus kita tarik karena investasi kan menciptakan lapangan kerja dan dalam ekosistem hilirisasi itu juga menghasilkan devisa,” jelas Airlangga.
Proyeksi Keberlanjutan IKN
Meskipun putusan MK mengharuskan penyesuaian pada Bab Pertanahan di UU IKN, pesan dari otoritas tertinggi ekonomi negara sangat jelas. Bahwa komitmen terhadap IKN adalah komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah timur.
Kepastian yang dipegang oleh investor kini bergeser dari durasi HAT yang super panjang, menjadi kepastian dan kecepatan adaptasi regulasi pemerintah. Pemerintah dituntut segera merumuskan mekanisme evaluasi dan perpanjangan hak atas tanah yang baru, yang harus memberikan kejelasan kriteria evaluasi yang terukur, tetap menghormati prinsip penguasaan negara atas tanah, dan memastikan kemudahan berusaha dan perlindungan modal. (Des/Web)
