KUPANG– Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Sujatmiko mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan International Organisation of Migration (IOM) di yang selenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jum’at (24.02). Rakor dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Benny A Litelnoni, serta para aparat Pemda Propinsi dan Kabupaten Se-NTT.
Disela-sela rakor tersebut, Sujatmiko menyampikan bahwa angka tindak pidana perdagangan orang dari waktu ke waktu belum menunjukkan tanda-tanda menurun, bahkan sebaliknya. Menurutnya, kasus perdagangan orang bukan hanya masalah Indonesia, namun sudah menjadi transnasional dan global. Itulah sebabnya maka penanganannya pun harus bersama-sama antar Negara dan di dalam negeri dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga.
Dalam kapasitasnya sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mensinkronkan dan mengendalikan penanganan massalah ini, apalagi posisi Menko PMK adalah sebagai Ketua gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang GT TPPO).
Namun sebaiknya, lanjut Sujatmiko, rakor penanganan masalah TPPO tidak hanya dilakukan oleh instansi pusat yang terlibat, tetapi perlu juga melibatkan daerah-daerah yang didapati banyak kasus TPPO.
Menurut Sujatmiko, provinsi NTT, penting untuk diberikan prioritas khusus, karena, pertama di daerah ini terdapat banyak migran dan pengungsi asing yang transit menuju Negara tujuan akhir, khususnya Australia dan Selandia Baru, dan kedua NTT juga merupakan sumber asal TKI, khususnya TKW keluar negeri yang sering ditemui terlibat kasus perdagangan orang.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Wagub NTT, Benny Litelnoni memberikan apresiasi atas keseriusan pemerintah Pusat, terutama Kemenko PMK dan juga bantuan fasilitasi dari IOM. Secara khusus dilaporkan bahwa Sub Gugus Tugas (GT) TPPO yang sudah dibentuk di NTT akan segea diisi dengan kegiatan nyata dan akan segera dibentuk pula sub GT TPPO di level kabupaten yang belum memiliki. (Bernard Rondo)
