MEDAN – Koordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati kecewa dan mempertanyakan mengapa Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam kunjungan kerja ke Kota Medan, Selasa (12/7) lalu tidak mengunjungi
lokasi-lokasi bermasalah karena konflik antara petani dan PTPN. Hal ini disampaikannya kepada Bergelora.com di Medan, Kamis (14/7) menanggapi kunjungan tersebut.
“Kenapa Menteri ATR/Kepala BPN tersebut hanya ke ke kantor BPN dan Terminal Amplas? Warga dan lahan konflik di Sei Menčirim dan Simalingkar justru tidak di kunjungi. Pàdahal sengketa lahan ini yang menjadi fokus dan atensi Presiden Jokowi. Bukan program revitalisasi Terminal Amplas di Medan,” ujar Ikhyar dari Medan.
Seyogyanya menurut Ikhyat Velayati, kedatangan Mantan Panglima TNI tersebut untuk melihat beberapa objek tanah yang bersengketa di Sumatera Utara, khususnya konflik antara PT Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat Desa Simalingkar dan Sei Mencirim serta konflik lahan di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
Mendengar rencana kunjungan ke lokasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Ikhyar Velayati tadinya merasa senang. Ini seperti bukti hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi Pro rakyat. Tapi Ikhyar kemudian menyatakàn keheranannya atas jadwal kunjungan Menteri ATR tersebut.
Ikhyar melanjutkan bahwa pèrintah presiden sudah jelas dalam menangani konflik lahan di Sumatera Utara khususnya petani Sei Mencirim Dan Simalingkar versus PTPN II
“Perintah Presiden Jokowi kan sudah jelas dalam rapat terbatas yang di hadiri oleh Mentri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P dan Gubernur Sumatera Utara yaitu , untuk menuntaskan
Sengketa tanah. Terus apa urusannya malah meninjau terminal amplas bersama walikota sementara warga Sei Mencirim dan warga Simalingkar A yang sedang bersengketa dengan PTPN II malah tidak dikunjungi,” ujarnya.
Ikhyar mengingatkan ucapan dan janji Menteri ATR/BPN saat sampai di Medan
“Masyarakat Sumatera Utara khususnya warga Sei Mencirim dan Simalingkar masih ingat ucapan pak Menteri. Kedatangannya memang sengaja untuk meninjau secara langsung lahan sengketa untuk bisa melihat kondisi lahan sengketa secara komprehensif dan akan menyelesaikannya dengan instansi yang bersengketa. Masyarakat Sei Mencirim sudah siapkan semua bahan dan dokumen, bahkan gorengan ubi dari lahan yang di sewa petani pun sudah tersedia agar dapat berdialog langsung dengan Mentri, tapi pak Mentri lebih penting berkunjung ke terminal bersama Menantu Presiden dari padà berdialog dengan warga mencirim,” tutur ikhyar yang juga di kenal kètua Relawan Jokowi Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara.
Ikhyar kwatir jika menteri tidak meninjau langsung Lahan sengketa dan berdiskusi dengan warga sei Mencirim maka akan mendapat imformasi sepihak
“Jika Mentri tidak berdiskusi dan berkomunikasi dengan petani sei mencirim tersebut, maka Menteri hanya mendapat imformasi sepihak dari PTPN maupun Gubernur Sumatera Utara. Tentunya hal ini akan berdampak pada strategi dan waktu penyelesaian. Malah bisa bergerak mundur,”egasnya.
Padahal menurut Ìkhyar proses penyelesaian sengketa lahan ini tinggal selangkah laģi asalkan ada komitmen dari Mentri, PTPN II dan Gubernur Sumatera Utara untuk komitmen pada janjì,” ucapnya
“Saat ini verifikasi penerima objek tanah perumahan dan lahan yang sudah di sepakati sudah selesai. Tinggal Gubernur menyerahkan nama nama tersebut ke Pusat. Lalu pusat dalam hal ini menteri ATR atau BUMN mengintruksikan kepada dirut PTPN II untuk melepaskan lahan tersebut. Atas dasar pelepasan lahan tersebut Gubernur meredistribusikan lahan ke Petani, tentunya setelah selesai urusan yang di amanahkan undang-undang. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya jangan di buat sulit dan rumit, kuncinya komitmen!” tutur Ikhyar.
Sebelumnya dilaporkan, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto telah melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan, Selasa (12/7/2022)
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto telah melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan, Selasa (12/7/2022)
Kedatangan Mantan Panglima TNI tersebut untuk melihat beberapa objek tanah yang bersengketa di Sumatera Utara, khususnya konflik antara PT Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat Desa Simalingkar dan Sei Mencirim serta konflik lahan di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
“Saya tidak ingin hanya melihat data di atas meja, saya ingin dapat info di lapangan sehingga infonya jelas. Info yang jelas ini nanti dikoordinasikan dengan instansi lain terkait untuk menyelesaikan permasalahan. Yang jelas, data di kantor dan di lapangan beda, sehingga saya harus turun ke lapangan dan juga berbicara dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan,” katanya kepada wartawan di Kantor BPN Kota Medan, Jalan STM Medan. (Sugianto)
