Rabu, 22 April 2026

Geopolitik Era VUCA dan Pentingnya Kolaborasi (Bagian 5)

Analis Pertahanan dan Militer, Dr. Connie Rahakundini Bakrie. (Ist)

Insiden di Laut Natuna terakhir seharusnya menjadikan pelajaran sekaligus peringatan bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi dibidang politik luar negeri dan pertahanan RI agar bisa menjawab berbagai tantangan global yang akan terus menderas.  Tulisan ini adalah bagian terakhir dari lima seri tulisan yang diambil dari dokumen yang berjudul, ‘Sebuah Jawabankah? Transformasi Polugri & Pertahanan Indonesia Sebagai Negara GMF Menghadapi Tantangan Regional dan Global Dalam Resiko Geopolitik Era Vuca’ yang didapat dari berbagai sumber dan disampaikan analis Pertahanan dan Militer, Dr. Connie Rahakundini Bakrie pada diskusi publik bertajuk ‘Tantangan Geopolitik Indonesia Dalam Perspektif Global Dan Kawasan’ yang diadakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jakarta, Jumat (17/2) lalu.

Oleh: Connie Rahakundini Bakrie

SAAT ini, diyakini semua negara sedang mengalami kegalauan karena masa depannya dihadapkan pada ketidakpastian. VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) disebut-sebut akan membuat manusia fragile atau rapuh. VUCA berkaitan dengan cara bagaimana kita melihat  sebuah kondisi, membuat keputusan, merencanakan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. Karenanya, selain membawa ancaman VUCA sesungguhnya dapat mendorong kapasitas negara, kelompok ataupun perorangan dalam menghadapi perubahan dinamis dunia, terutama pada era transformasi digital.

Ketika teknologi informasi begitu digdaya ber-revolusi dan digitalisasi menjadi anak kandungnya, dunia mengalami keadaan yang penuh gejolak (Volatility), tidak pasti (Uncertainty), rumit (Complexity), dan serba kabur (Ambiguity). VUCA memberikan dampak yang begitu kentara. Teknologi komunikasi yang diharapkan mempermudah kehidupan, justru pada banyak kasus menimbulkan kerumitan dan kekaburan baru yang tidak ditemukan dalam era manual.

Secara keseluruhan, VUCA tak akan membahayakan sebuah negara bila dihadapi dengan cara yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, negara perlu mempertimbangkan segala risiko dalam setiap pengambilan keputusan ketika mengatasi perubahan dinamis. Fragility akibat VUCA dapat dikonversi menjadi agility bila disiapkan dengan skill baru antara lain dengan menciptakan kekuatan visi baru tentang masa depan, kreativitas, risk literacy, complex problem solving, fleksibilitas, dan kolaborasi.

Melalui VUCA, sebuah negara akan memiliki kapasitas untuk mengantisipasi isu yang membentuk kondisi, memahami konsekuensi masalah dan tindakan, menghargai variable saling bergantungan, mempersiapkan diri menghadapi realitas dan tantangan alternative serta mengidentifikasi dan memahami peluang yang relevan.

VUCA dapat mendefinisikan perilaku kelompok dan individual sebuah organisasi dalam  mengidentifikasi kegagalan sistem dan kegagalan perilaku. Bahkan, untuk sebagian besar organisasi kontemporer VUCA merupakan kode praktis untuk kesadaran dalam mengatasi perubahan.

Untuk mengatasi Volatility yang memiliki kekuatan memicu katalisasi dan dapat terjadi tiba-tiba, negara dituntut belajar menanggapi juga mengelola perubahan dengan lebih efektif. Dengan kemampuan menerapkan respons proaktif dalam mengatasi perubahan dalam lingkungan disruptif yang menimbulkan masalah komando dan struktur.

Uncertainity dapat dihadapi dengan mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyebarkan informasi. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi. Negara harus mampu mengetahui dan memahami isu dan peristiwa di sekitarnya dan mampu menghubungkan tiap peristiwa berdasarkan input parsial.

Selanjutnya, Complexity atau masalah berkepanjangan mengharuskan negara untuk mampu untuk mengatasi dengan menghubungkan titik-titik permasalahan yang terdeteksi dan menyelesaikannya satu per satu dengan spesialisasi yang dikembangkan.

Terakhir adalah Ambiguity, kekaburan untuk memisahkan mana sebuah kebenaran dan mana sebuah kenyataan dapat memicu kesalahpahaman dalam berbagai kondisi. Risiko yang akan dihadapi negara adalah pengambilan keputusan yang didasari pemahaman terbatas. Untuk itu, negara perlu melakukan eksperimen, simulasi, uji hipotesis agar mendapatkan gambaran dan hasil akurat untuk menghindari salah langkah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

Ketidakpastian harus dihadapi dengan kolaborasi karena masa depan negara-negara yang tumbuh kuat dan dahsyat sesungguhnya berbasis kolaborasi. Kolaborasi memungkinkan terjadinya akumulasi potensi untuk menjadi kekuatan baru. Namun kolaborasi yang kuat hanya akan tercipta bila disadari oleh rasa saling percaya tinggi. Unsur penting dalam membangun high trust society adalah integritas, dimana integritas akan muncul dari kejujuran.

Menindaklanjuti langkah kolaborasi tersebut melalui pemikiran realistis dan pragmatis maka sangat penting bagi Indonesia untuk terus melaksanakan agenda GMF secara komprehensif melalui 5 langkah besar yang saya modifikasikan dari pandangan Dr Rizal Sukma – Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya dan Irlandia, sebagai berikut :

  1. Indonesia harus merebut, menghidupkan dan mengkonsolidasikan kembali budaya dan identitas maritimnya agar mampu memahami bahwa identitas, kemakmuran dan masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kemampuan kita mengelola lautan. Kita harus mengajari anak kita bahwa laut bukanlah sebuah misteri besar, tetapi kesempatan maha dahsyat.
  2. Indonesia harus mampu mengamankan, memanfaatkan, mengelola, melestarikan sumber sekaligus membangun kesadaran bahwa laut dalam wilayah tertentu perairan kita adalah entitas publik global dimana kita harus mampu terus memastikannya seperti itu.
  3. Indonesia harus berkehendak dan bekerja sama dengan mitra mitra wilayah Pacific, Samudera Hindia dan seluruh dunia. Untuk itu kita dituntut mampu menggambar rancang peta biru diplomasi kebijakan luar negeri yang koheren tentang bagaimana Indonesia akan memainkan peran dalam ruang baru pertalian Indo-Pasifik, bukan saja dalam pengembangan elemen maritim tetapi elemen dirgantara, ruang angkasa, maya dan permukaan Indonesia ke dalam pemikiran dan perilaku kebijakan luar negeri kita.
  4. Indonesia harus mengembangkan infrastruktur maritim dan dirgantara serta membangun konektivitas yang utuh agar mampu mengubah Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan yang sesungguhnya, tidak terpisah tetapi tersatukan oleh laut dan ruang dirgantaranya.
  5. Indonesia sebagai sebagai titik tumpu dari dua lautan strategis, harus dapat mengembangkan dan memperkuat kemampuan militernya tidak hanya untuk mempertahankan sentralitas kedaulatan SDA dan SDM, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab Indonesia dalam memastikan keamanan navigasi laut, keamanan di wilayah poros dirgantara, antariksa, maya dan permukaan dunia.

Jelaslah, ditahun 2020 kedepan ini, ancaman tantangan dan resiko Indonesia akan semakin berat dan tidak mungkin dapat ditangulangi tanpa membangun kekuatan dan kolaborasi dengan mitra mitra Indonesia di kawasan dan dunia.

Sadarlah, bahwa beban dan tanggung jawab yang bergerak dari harapan ke kebijakan kemudian melangkah dari harapan menuju pada terwujudnya strategi kekuatan geopolitik regional terletak pertama dan terutama ada ditangan kita, putra putri terbaik yang mencintai Indonesia!

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,900PelangganBerlangganan

Latest Articles