Sabtu, 24 Februari 2024

Gerindra: Pemerintah Harus Segera Tegas Tuntaskan Kasus 1965

JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo diminta segera mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat 1965 dan jangan membiarkan persoalan berlarut-larut sehingga membuka kemungkinan pelanggaran HAM baru. Karena bangsa ini segera membutuhkan sebuah persatuan nasional yang kuat untuk menghadapi masa depan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Gerindra, Iwan Sumule kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (31/5)

“Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan perdebatan soal pelanggaran HAM 1965. Jangan berlarut sampai ada pelarangan-pelarangan diskusi, perampasan buku-buku bacaan, intimidasi, penangkapan aktivis dan kekerasan lainnya yang akan menjurus pelanggaran HAM baru,” ujarnya.

Pemerintah menurutnya harus segera menindak berbagai bentuk pelanggaran HAM baru tersebut dengan segera mendorong kebijakan membuka kebenaran sejarah secara objektif, melakukan rehabilitasi umum, melakukan kompensasi dan mendorong secepatnya proses rekonsiliasi nasional sehingga semua pihak harus tunduk pada keputusan pemerintah tersebut.

“Kebutuhan saat ini adalah persatuan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global yang sudah hadir di beranda kita. Jangan ada lagi yang menghambat proses rekonsiliasi dan persatuan nasional,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemeritah yang sudah berjalan saat ini berlangsung lambat sehingga tidak berjalan mulus karena ada hambatan dari sisa-sisa orde baru yang ketakutan dengan kenyataan sejarah.

“Hal itu tidak perlu terjadi. Karena rakyat semua tahu bahwa di masa Orde Baru, semua perintah datang dari Presiden Soeharto yang menjalankan pemerintahan kediktaktoran. Semua orang saat ini adalah korban dari sistim yang dijalankan oleh Soeharto,” jelasnya.

Juru Bicara Jaringan Pro Demokrasi (ProDem) ini juga menjelaskan bahwa Soeharto juga menjalankan kediktaktoran atas kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya yang menguasai ekonomi politik Indonesia selama 32 tahun. Sehingga mendorong peralawan mahasiswa dan rakyat yang mencapai puncaknya pada Mei 1998.

“Tentu kita tidak boleh kembali seperti masa Orde Baru dan harus melanjutkan proses demokrasi yang memberikan keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra akan terdepan mengawal proses demokrasi dan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.  (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru