JAKARTA- Meningkatnya kecenderungan konflik agraria di sektor perkebunan, menunjukkan bahwa perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar di Indonesia semakin meluas. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Iwan Nurdin kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (6/1).
“Salah satu komoditas yang patut menjadi perhatian kita dalam melihat krisis agraria Indonesia saat ini adalah komoditas kelapa sawit,” ujarnya.
Dalam 5-10 tahun ke depan komoditas ini menurutnya akan terus menimbulkan krisis agraria yang semakin parah, tidak hanya memperparah situasi ketimpangan struktur penguasaan tanah di Indonesia, tetapi juga menyebabkan konflik agaria di lapangan.
“Kelangkaan lahan di negara-negara maju untuk ekspansi perkebunan skala besar dan kebutuhan global atas pasokan kelapa sawit telah menjadikan Indonesia sebagai sasaran utamapara pemodal asing dan domestik untuk terus mengembangkan perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia,” ujarnya
Menurutnya, ekspansi masif perusahaan-perusahaan perkebunan juga telah difasilitasi dan dimudahkan oleh ragam kebijakan pemerintah di sektor perkebunan, mulai dari kemudahan berinvestasi, kebijakan pembangunan perkebunan serta minimnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan perkebunan.
“Salah satunya yang patut dikritisi adalah implementasi dari UU 39/2014 tentang Perlebunan, yang turut berimplikasi pada semakin mudahnya penguasaan lahan dalam skala besar oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, baik perusahaan milik swasta (asing/domestik) maupun negara (PTPN),” jelasnya.
Kasus Di Labura
Sebagai contoh kasus katanya, berdasarkan hasil assessment KPA (2014) di Sumatera Utara misalnya, perluasan area-area perusahaan perkebunan, utamanya komoditas kelapa sawit terus meningkat. Tidaklah mengherankan, Sumatera utara termasuk provinsi yang rentan terjadinya konflik agraria.
“Kecenderungan ini mengingat kebijakan baru yang memberi peluang hukum bagi perusahaan perkebunan untuk dapat menjalankan usahanya meski tanpa mengantongi hak guna usaha (HGU),” katanya.
Tercatat di Kabupaten Labuan Batu Utara (Labura) saja, per Februari 2015, dari 39 perusahaan perkebunan (swasta dan PTPN), terdapat 8 (delapan) perusahaan tidak ber-HGU yang menjalankan usaha perkebunannya.
Dari 39 perusahaan tersebut, didominasi oleh perkebunan sawit sebanyak 31 perusahaan dengan penguasaan lahan seluas 74.483,59 hektar. Sisanya, yakni 8 perusahaan dengan komoditas karet dengan penguasaan lahan seluas 30.741,50 hektar.
“Beberapa korporasi yang melakukan ekspansi di Labura-Sumut adalah PT. Smart Corporation (Sinar Mas Group), PT. Sucfindo, PT. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia dan PTPN IV,” jelasnya.
Pada umumnya katanya lahan-lahan ini berada di kawasan hutan menurut jurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dengan begitu ada irisan yang erat antara sektor perkebunan dan kehutanan.
“Sayangnya peran pemerintah, baik pusat dan daerah sangat minim dalam melakukan pengawasan, kontrol dan penegakkan, terhadap kegiatan perkebunan-perkebunan skala besar ini,” ujarnya
Luasan Area Konflik
Dari total area konflik agraria seluas 400.430,00 hektar, maka di tahun 2015 area konflik paling luas berada di sektor perkebunan, yakni seluas 302.526 hektar. Disusul berturut-turut oleh sektor kehutanan seluas 52.176 hektar, pertambangan 21.127 hektar, pesisir-kelautan 11.231 hektar, infrastruktur 10.603 hektar, sektor lain-lain seluas 1.827 hektar dan terakhir sektor pertanian seluas 940 hektar.
Dapat dilihat bahwa meski dari sisi jumlah konflik agraria di sektor infrastruktur menempati posisi kedua setelah perkebunan, namun dari sisi luasan wilayah konflik di kehutananlah yang menempati terluas kedua setelah di perkebunan. Sementara di sektor pembangunan infrastruktur sendiri menempati posisi kelima dari sisi luasan area konflik. (Web Warouw)
