JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai aspirasi untuk tidak memilih salah satu paslon dalam Pilkada 2024 mulai menguat. Ia menilai, gerakan golput ini disebabkan oleh terputusnya aspirasi masyarakat terhadap paslon yang mereka inginkan dengan paslon yang disodorkan partai politik.
“Di daerah-daerah calon tunggal, ada gerakan tandingan mendaftarkan kotak kosong setelah calon tunggal didaftarkan. Misalnya di Kota Pangkalpinang, Asahan, Gresik, serta beberapa daerah lain,” kata Titi pada Senin (9/9/2024).
Siti Fadilah Tentang Dharma Pongrekun:
Ilustrasi yang paling mudah dipahami ada di Jakarta. Dua mantan gubernur, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan dua sosok dengan elektabilitas paling moncer berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga kredibel.
Tingkat keterpilihan keduanya bahkan di atas 50 persen, yang berarti, lebih dari separuh warga Jakarta ingin dipimpin oleh Anies atau Ahok. Namun, keduanya justru tak diberi tiket maju oleh partai politik yang malah menyodorkan sosok-sosok lain dengan elektabilitas tak seberapa.
“Kok yang dicalonkan lain. Itu yang menjadi problem,” kata Titi.
Ketidakpuasan semacam ini yang pada akhirnya menimbulkan gerakan alternatif. Titi menilai, dengan situasi ini, Indonesia perlu untuk mewacanakan agar pilihan pada kotak kosong/tidak memilih salah satu paslon dapat menjadi suatu pilihan sah.
Di sejumlah negara demokrasi di dunia, pilihan ini diwadahi lewat kotak “none of the above” (tidak memilih semuanya) yang jumlah suaranya dihitung sebagai suara sah.
“Itu menarik untuk dibincangkan karena ini soal formalisasi ekspresi politik yang berbeda bahwa tidak semua ekspresi politik itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang ada di kotak suara,” ujar pakar hukum pemilu Universitas Indonesia itu.
Dharma-Kun Asli Calon Rakyat
Sementara itu kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, di tengah antipati terhadap partai-partai politik, sebanyak satu juta lebih masyarakat Jakarta berhasil mencalonkan figur pilihannya Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana untuk mencalonkan diri maju sebagai calon independen untuk menjadi Gubernur di Jakarta.
Mantan Menkes RI Siti Fadilah Supari sebagai Ketua tim sukses Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana mengatakan inilah saatnya rakyat Jakarta berpastisipasi aktif dalam politik dari mengumpulkan satu juta lebih KTP dan mengawal pilihanya sampai memenangkan Pilkada Jakarta 2024.
“Sekarang rakyat berjuang memilih pimpinannya langsung. Rakyat akan membuktikan bahwa rakyat bisa berdaulat melawan calon-calon pilihan partai,” ujarnya.
Tentang ‘gerakan coblos semua’ menurutnya digerakan oleh tokih politik yang tidak berhasil mendapatkan dukungan dari partai-partai politik. Karena kecewa tidak bisa mencalonkan diri dalam Pilkada DKJ 2024, maka calon gagal ini mengkampanyekan gerakan coblos semua.
“Wajar kecewa dan marah sama partai. Tapi ini kan demokrasi. Masih bisa nyalon sendiri kalau punya dukungan. Tapi kalau cuma bisa marah, itu namanya frustasi dan menantang sistim demokrasi yang disepakati bersama. Pimpinan koq cuma segitu,” demikian Siti Fadilah kepada Bergelora.com di Jakarta Senin (9/9).
Menurutnya rakyat Jakarta sudah cerdas memilih figur pilihannya dalam sistim demokrasi.
“Jadi rakyat gak bakal salah pilih, karena Dharma Pongrekun dan Kun Wadhana adalah jalan keluar bagi rakyat yang.kehilangan kepercayaan pada.partai politik,” tandas Siti Fadilah. (Web Warouw)
