JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.
“Dan saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.
Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.
“Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer,” ujar Dedi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah membuat alokasi khusus untuk menangani persoalan geng motor dan premanisme.
“Iya jadi gini geng motor sudah kita membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jabar. Relatif lumayan alokasinya,” tuturnya.
Tidak Pakai Mobil Dinas
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Dedi Mulyadi akan melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya.
Ia mengatakan tidak akan menggunakan mobil dinas untuk kegiatan operasionalnya.
“Saya nggak ada (mobil dinas). Saya pakai mobil pribadi, mobil dinas gubernur lama juga banyak banget,” kata Dedi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Tidak hanya mobil dinas, Politikus Gerindra tersebut mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran pembelanjaan baju dinas untuk gubernur.
Kemudian anggaran kunjungan luar negeri juga ditiadakan.
“Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas gubernur Jawa Barat 150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas 1,8 miliar disisakan hanya 700 juta. Hilang hampir 40 persen,” katanya.
Selain itu, mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan dirinya akan menghapus program program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.
“Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” katanya. (Web Warouw)
HARUSNYA DI SELURUH INDONESIA NIH..! Dedi Mulyadi Masukan Wajib Militer Dalam Kurikulum di SMA Jawa Barat
