JAKARRA- Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai kebijakan stimulus ekonomi Pemerintah pada triwulan I tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memastikan bulan Ramadhan dapat dijalani masyarakat dengan ketenangan spiritual serta memperkuat solidaritas sosial.
Wakil Sekretaris Jenderal PRIMA, Anshar Manrulu, mengapresiasi program stimulus ekonomi tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari tekanan ekonomi dan ketimpangan.
“Ini adalah langkah maju dari Pemerintah. Stimulus ekonomi ini menunjukkan peran aktif negara dalam melindungi rakyat dari tekanan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan sosial,” ujar Anshar dalam keterangannya, Kamis (12/02/3026) diterima Bergelora.com di Jakarta..
Menurut Anshar, stimulus ekonomi tidak hanya bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mencerminkan komitmen konstitusional Pemerintah dalam mengelola fiskal untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah besar Pemerintah dalam memperbaiki struktur ekonomi nasional yang masih timpang, sekaligus memperkuat keterlibatan negara dalam urusan ekonomi rakyat, tanpa sepenuhnya menyerahkan pada mekanisme pasar.
“Negara harus hadir secara aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat, terutama di sektor-sektor strategis yang menyangkut kebutuhan dasar,” tegasnya.
Anshar juga menilai stimulus ekonomi ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat menjelang bulan Ramadhan, di mana daya beli rakyat kerap tertekan akibat meningkatnya kebutuhan pokok dan biaya hidup harian.
“Melalui stimulus ini, Pemerintah ingin memastikan umat Muslim di seluruh Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan nyaman, sekaligus menciptakan ruang bagi ketenangan spiritual dan penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” pungkas dia.
Prabowo Perintahkan Harga Bahan Pokok Tak Boleh Naik Jelang Lebaran
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan harga-harga bahan pokok tidak boleh naik jelang momen-momen besar, seperti Natal, tahun baru, dan Lebaran.
“Bapak Presiden ini perintahnya Pak Mentan, harganya enggak boleh naik, Pak, harus turun. Harus turun, itu sungguh tidak mudah,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Zulhas lantas mengapresiasi dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap instruksi Presiden tersebut, salah satunya melalui adanya Satgas Pangan.
“Harga-harga, apalagi kalau menjelang Natal, tahun baru, Lebaran, ini dukungan dari Satgas Pangan itu luar biasa,” katanya.
Zulhas juga mengapresiasi turut serta Polri dalam mendukung program swasembada pangan.
Ia juga menyinggung dukungan Kapolri mengenai kebijakan harga eceran tertinggi (HET) gabah.
“Kami dan Pak Mentan dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500, saya minta Pak Kapolri hadir, datang ke rapat Menko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang,” ujarnya.
“Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu, yang biasa tengkulak-tengkulak, terus reda, dan waktu itu kami waktu itu berhasil.”
Menurut keterangannya, sekarang harga eceran gabah sudah di atas rata-rata HET yang ditetapkan.
