JAKARTA- Menguatnya isu reshuffle Kabinet Kerja menjadi bukti kekecewaan publik terhadap pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Presiden Joko Widodo diminta untuk segera memperbaiki dan memperkuat kinerja pemerintahannya. Karena Reshuffle kabinet bukan obat penawar kekecewaan publik. Demikian Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (8/5).
“Dorongan reshuffle Kabinet Kerja dari berbagai pihak adalah bukti kekecewaan publik pada 6 bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK. Meskipun reshuffle juga bisa menjadi penanda kulminasi kontestasi politik partai-partai, khususnya partai pendukung pemerintahan untuk berebut jabatan,” jelasnya.
Menurutnya, kegagalan beberapa orang menteri kabinet yang tidak menunjukkan prestasi akan memperberat kinerja pemerintahan Joko Widodo dimasa yang akan datang apabila tidak segera ada perbaikan dengan reshuffle kabinet.
“Aspirasi reshuffle juga muncul karena faktanya ada sejumlah menteri yang tidak menunjukkan prestasi layak apalagi memuaskan. Daripada memperpanjang daftar kekecewaan, reshuffle memang dapat menjadi salah satu alternatif konsolidasi politik dan peningkatan kinerja,” ujarnya.
Namun menurutnya, reshuffle bukan obat penawar segalanya. Jika kepemimpinan Jokowi tidak berubah, maka reshuffle juga akan sia-sia dan tidak akan mampu tingkatkan kinerja.
“Perlu diingat salah satu penyebab rendahnya kinerja pemerintahan adalah kepemimpinan Jokowi sendiri yang lemah,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya mengaku setiap hari, minggu dan bulan mengevaluasi kinerja dan performa para menteri Kabinet Kerja. Ia belum memastikan akan merombak menteri yang tak menunjukkan kinerja baik.
“Resuffle, nanti dilihat. Nanti lihat saja. Saya sudah sampaikan setiap pekerjaan, setiap yang kerja, semua menteri itu kita lihat harian, mingguan, bulanan. Itu kita lihat,” ujar Jokowi kepada pers ketika seusai Rakernas PAN di Jakarta, Rabu (6/5).
Presiden Jokowi meminta semua pihak menunggu keputusannya terkait perombakan menteri dalam Kabinet Kerja. Ia tidak memastikan waktunya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan ada rencana perombakan susunan Kabinet Kerja karena diperlukan peningkatkan kerja dalam pemerintahan.
“Ya tentu dalam waktu ke depan ini, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,” katanya kepada pers Kalla di Jakarta, Senin (4/5).
Wapres enggan merinci lebih lanjut kriteria menteri yang akan digeser maupun dicopot jabatannya dari Kabinet Kerja. Dia juga belum memastikan waktu pelaksanaan perombakan tersebut.
“Belum kita bicarakan, waktunya juga belum. Tentu pada waktunya apabila dipandang perlu. Belum ada pembicaraan,” katanya.
Sebelumnya, Wapres mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap para menteri di Kabinet Kerja dan memandang perlu dilakukan perombakan jika kebutuhan mendesak.
“Ya menteri-menteri itu tentu dievaluasi. Reshuffle atau tidak itu tergantung pada kebutuhan dan masalah Pemerintah, bukan tergantung pada survei,” jelasnya. (Enrico N. Abdielli)
