JAKARTA- Kasus “papa minta saham” yang mencuat dalam skandal renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia adalah cerminan tata kelola investasi dan bisnis strategis yang melibatkan unsur-unsur negara. Sektor-sektor sumber daya alam adalah sektor yang diduga paling rentan selain sektor perkebunan dan kehutanan, yang berpotensi penyalahgunaan kewenangan oleh aktor negara sangat mungkin terjadi.
“Saya menduga kisruh Freeport adalah satu contoh saja. Pada sektor-sektor lain hampir bisa dipastikan bahwa alokasi saham untuk pejabat pemberi izin, rekomendasi, dan akses itu terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan momentum kisruh skandal Freeport ini untuk menata ulang tata kelola investasi bisnis yang mengutamakan kepentingan rakyat.
“Untuk memulai penataan ini, sidang MKD atas Novanto selain terbuka, juga mesti dipastikan melibatkan unsur masyarakat yang kredibel, sesuai mandat Tatib DPR,” ujarnya.
Sementara itu, Arkilaus Baho dari Jaman (Jaringan Kemandirian Nasional) Papua menegaskan bahwa selama 48 tahun PT Freeport Indonesia beroperasi dan berbisnis, tidak ada hal baik untuk bumi Papua dan Indonesia. Selama itu pula negara tidak punya kendali serta pengawasan penuh untuk pengelolaan tambang Grassberg di pegunungan Tembagapura dengan hanya dapat bagian 1 %.
“Sekarang, menjelang habisnya kontrak karya pertambangan PT. FI, elit Indonesia ribut dengan melibatkan PT FI yang justru menunjukkan lemahnya kedaulatan negara indonesia,” ujarnya kepada Bergelora.com secara terpisah di Jayapura, Sabtu (21/11).
Ia menegaskan pemerintah harus segera putuskan Kontrak Karya dengan PT Freeport Indonesia dan angkat kaki dari bumi Papua.
“Tidak ada renegosiasi ulang terhadap Kontrak Karya Pertambangan PT. Freeport. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset recovery, pelanggaran HAM dan demokrasi serta perbaikan lingkungan,” tegasnya.
Untuk itu, libatkan Perusahaan Negara dan Daerah untuk mengelola asset negara di pegunungan Tembagapura yang orientasinya untuk kesejahteraan Rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya.
“Kami akan mendukung penuh langkah-langkah tersebut segera dilaksanakan presiden Joko Widodo. Menuju Bangsa yang besar, maju dan sejajar dengan Bangsa lain di dunia dengan Gerakan Kemandirian Nasional,” tegasnya. (Calvin G. Eben Haezer)
