JAKARTA- Prakarsa dari berbagai pihak untuk membuat sejuk pasca peristiwa Tolikara perlu diapresiasi sehingga tidak menimbulkan efek lanjutan. Tetapi langkah itu belum cukup, karena isu utama Papua adalah diskriminasi dan ketidakadilan berkelanjutan. Polri dituntut untuk segera mengusut penembakan yang menyebabkan luka-luka dan kematian pada 12 orang Papua di Tolikara, Papua. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, hendardi kepada bergelora.com di Jakarta, Sabtu (25/7).
“Salah satu langkah pendek menjawab ketidakadilan itu adalah mengungkap motivasi penembakan terhadap 12 warga Papua dan menghukum secara sepadan aparat yg menggunakan senjata dgn tidak bertanggung jawab.
Menurutnya Pihak Kapolri harus menjelaskan mengapa di tempat lain, tidak ada penembakan serupa terhadap kasus-kasus kekerasan yang menyerang umat lain yang sedang beribadah. Bahkan temua lapangan justru polisi terkesan mengawal kekerasan yang dilakukan ditempat lain.
“Tidak cukup bagi Kapolri hanya mengatakan bahwa penembakan itu dilakukan untuk melindungi hak beribadah umat muslim. Di tempat lain polisi tidak pernah melakukan hal serupa, apalagi dengan senjata. Polisi terdiam saat jemaat GKI Yasmin gagal beribadah, jemaat Ahmadiyah Cikeusik dibantai, dan banyak lagi kelalaian polisi dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama,” ujar Hendardi.
Dalam jangka panjang Presiden Jokowi harus memprakarsai penyusunan desain kebijakan penghapusan diskiriminasi dan kekerasan yang lebih komprehensif di Papua, termasuk mengadili kasus pelanggaran HAM di Papua.
“Apalagi hampir semua temuan dan pernyataan orang Papua menyangkal penyerangan tersebut. Artinya ada kekuatan lain yg menghendaki kekerasan itu terjadi,” ujarnya.
Didahului Penembakan
Dalam insiden Tolikara, sebuah Mushola dan beberapa toko terbakar pada Hari Raya Idul Fitri, Jumat (17/7). Sebelumnya, aparat keamanan melakukan penembakan terhadap masyarakat yang melukai 12 orang dan menewaskan satu orang.
Pada Jumat, 17 Juli 2015, pukul 08.30 WIT, beberapa pemuda gereja mendatangi kelompok umat Muslim yang sedang melangsungkan Sholad ied. Mereka bermaksud menyampaikan aspirasi agar sholat tidak menggunakan penggeras suara. Karena tidak jauh dari tempat sholat itu sekitar 300 meter sedang berlangsung seminar Nasional dan kebaktian dan kebangkitan rohani (KKR).
Sebelumnya, dua minggu sebelum kegiatan seminar, Gereja GIDI secara resmi telah mengirim surat kepada Kepala Kepolisian (Kapolres) Tolikara, AKBP. Suroso, dan meminta agar kegiatan ibadah sholat Ied tidak menggunakan pengeras suara.
“Nah, ketika Pemuda hendak menyampaikan aspirasi ini, secara tertib tiba-tiba seorang Pemuda tertembak timah panas tanpa ada perlawanan. TNI/Polri melakukan penembakan bertubi-tubi mengakibatkan 12 orang Pemuda terkena peluru,” jelas Presiden GIDI Pendeta Dorman Wandikmbo dalam kronologinya kepada Bergelora.com
Pendeta Dorman menjelaskan, akibat 12 pemuda tertembak di depan kerumunan masyarakat, maka masyarakat tidak terima dengan perbuatan penembakan tersebut dan langsung melakukan pembakaran terhadap beberapa kios, yang merembet hingga membakar Mushola.
“Tidak benar kalau para pemuda melakukan pembakaran Mushola. Mushola itu kebetulan ada ditengah ruko dan kios yang dibangun mengelilingi Mushola. Selain Mushola dan ruko dan kios, juga terbakar rumah masyarakat Papua dan non-Papua,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)
