Jumat, 12 April 2024

Hitung Cepat Keliru, Timbulkan Konflik Horizontal

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberi apresiasi positif terhadap lembaga survei yang sukses menyajikan hitung cepat pada pemilu legislatif 2014. Saat itu SBY hanya dalam hitungan jam sudah mengucapkan selamat pada pemenang berdasarkan peran hitung cepat (quickcount). Quickcount lembaga-lembaga survey yang sama juga menyajikan hitung cepat dalam Pilpres yang berlangsung tanggal 9 Juli lalau. Namun, Presiden tidak mengeluarkan ucapan yang sama yakni “selamat” terhadap pemenang yang dikeluarkan lembaga survey yang sama. Bisa jadi sebabnya pada Pilpres 2014 ternyata terdapat gap yang cukup besar antara berbagai hasil hitung cepat dari lembaga-lembaga survey.
 
“Yang konyol angka hasil hitung cepat satu lembaga survei bisa berposisi terbalik dengan hasil hitung cepat lembaga survei lain,” demikian dikemukakan oleh S. Indro Tjahyono selaku kordinator Forum Relawan Pemenangan Jokoki-JK kepada Bergelora.com di Jakarta Selasa (15/7)
 
Lebih lanjut mantan ketua Dewan Mahasiswa ITB tahun 78– mengatakan, ” Realitas ini menunjukkan, bahwa hasil hitung cepat yang semula ditujukan untuk memberi persepsi awal tentang hasil pemilihan dan mencegah ketidaksiapan dalam menerima kekalahan, telah diselewengkan. Hasil hitung cepat kini telah dijadikan alat untuk melegitimasi pemenangan capres/cawapres melalui penukangan dan manipulasi statistik. Bahkan total perolehan suara yang disiarkan lembaga survei tersebut ada yang melebihi 100 persen.”

Hasil hitung cepat yang diduga digunakan sebagai legitimasi pemenangan ini ditunjukkan oleh hasil hitung cepat dari tiga lembaga survei, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dipimpin DR Umar S Bakry, MA; Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang dipimpin Ir Husin; dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang dipimpin oleh Widdi Aswindi, ST. Hasil hitung cepat ketiga lembaga survei ini sangat deviatif, padahal obyek yang diukur dan metodologi yang digunakan nyaris sama.

 
“Oleh karena itu saatnya lembaga survei yang terdaftar di KPU diaudit sistem dan metodologinya serta diminta tanggung-jawab dari asosiasi mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, mewakili 64 delegasi Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK yang terdiri dari Ammarsyah, S.Indro Tjahyono, Sihol, Mochtar Pakpahan, Yopie Lasut beraudiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari Kamis 10 Juli 2014. Mereka mengingat bahwa dalam pertarungan politik “head to head” atau adu dua kekuatan, angka hasil hitung cepat yang keliru atau dimanipulasi bisa memicu konflik horizontal yang dahsyat.

Oleh karena itu, lembaga survei yang tidak kredibel harus tidak diakui keberadaannya dan bisa dipidanakan. Hasil hitung cepat yang disajikan oleh lembaga survei yang tidak kredibel ini diperkirakan akan dijadikan target manipulasi suara yang akan dilakukan oleh KPU. Dari kajian dan informasi yang dikumpulkan, berbagai kecurangan berada di tangan KPU untuk memenuhi angka hitung cepat lembaga survei tersebut. (Tiara Hidup)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru