JAKARTA- Menyusul pengumuman Bank Dunia (19/7) perihal utang baru pemerintah Indonesia sebesar 200 juta dollar AS untuk membiayai program percepatan reforma agraria, Greenomics Indonesia meminta Jokowi-JK untuk segera membatalkan skema utang untuk reforma agraria tersebut.
“Membuat utang baru untuk membiayai program percepatan reforma agraria, jelas merendahkan reputasi pemerintahan Jokowi-JK sendiri, mengingat program tersebut merupakan program unggulannya untuk rakyat,” Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi menegaskan hal tersebut di Jakarta, Minggu (22/7).
Menurutnya, langkah pemerintahan Jokowi-JK menambah utang baru untuk membiayai program percepatan reforma agraria, sangat patut disesalkan dan sebaiknya perlu segera dibatalkan.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, keunggulan pemerintahan Jokowi-JK, jelas Vanda, adalah selalu mengedepankan serta memprioritaskan program reforma agraria, sehingga hal tersebut sangat relevan untuk diapresiasi.
Namun, tambahnya, jika program tersebut dibiayai dan dibimbing oleh utang baru dari Bank Dunia, tentu relevan juga untuk mempertanyakan mengapa opsi yg diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk membiayai reforma agraria adalah dengan membuat utang baru.
“Secara politis, mencetak utang baru untuk reforma agraria adalah suatu pilihan buruk. Tentu menjadi aneh jika program percepatan reforma agraria justru meninggalkan tambahan beban utang pokok dan bunga untuk rakyat,” jelas Vanda.
Untuk itu, tambahnya, sangat relevan bagi Jokowi-JK untuk segera membatalkan skema utang baru dari Bank Dunia tersebut serta memastikan pembiayaannya bersumber dari APBN yang berasal dari bukan utang. (Web Warouw)
