JAKARTA- Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Union (FADWU), sebuah Federasi Pembantu Rumah Tangga (PRT) migran Hongkong Sabtu (21/2) melakukan aksi protes terhadap penindasan yang dialami oleh PRT di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Aksi ini juga menyampaikan dukungan solidaritas terhadap aksi mogok makan Ketua Jala PRT Lita Anggraini di Jakarta yang berlangsung sampai hari ini.
Aksi berlangsung dari jam 12.00 siang di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Gedung Indonesia, 2/F, 127 – 129 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong.
“Kami menuntut agar pemerintah Indonesia, bertindaklah segera atas aksi mogok makan di Jakarta. Ada 17 ribu PRT, 10 juta di Indonesia, dan 6 juta di luar negeri. Pemerintah Indonesia harus segera bertindak,” demikian Ketua Umum FADWU, Phobsuk Gasing di tengah aksi di Hongkong ketika dihubungi Bergelora.com dari Jakarta.
Jala PRT sedang melakukan aksi mogok makan demi menuntut perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Jala PRT menuntut pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) bagi hak-hak PRT dan meratifikasi Konfensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT.
RUU PRT diajukan kepada DPR RI sejak tahun 2004, tetapi terus ditunda pengesahannya. Hingga saat ini tidak ada peraturan yang melindungi PRT di Indonesia.
“Ada 16 juta PRT Indonesia Indonesia yang menyumbang kemajuan perekomonian Indonesia dan juga dunia. Setiap hari PRT bekerja siang-malam dan mengirimkan trilyunan remitensi ke tanah air. Tetapi hingga sekarang mereka terus menjadi target eksploitasi para agen (PJTKI), para majikan yang kejam, dan oleh kebijakan dan masyarakat yang diskriminatif,” tegas Lita Anggraini pada Bergelora.com secara terpisah.
Ia menjelaskan bahwa, Survey Angkatan Kerja Nasional dan Survey Ekonomi Sosial Nasional, BPS tahun 2012 mengatakan bahwa ada sekitar 1,15 juta orang mempekerjakan PRT. Sesungguhnya kontribusi nilai ekonomi dari pekerjaan para PRT di rumah-rumah majikan itu sangatlah besar karena terbukti majikan dapat meninggalkan rumah-rumah mereka menuju ke tempat-tempat kerja dalam mengejar karier untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi. Peningkatan pendapatan mereka mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kontribusi pekerjaan para PRT tidak dapat hanya dilihat dari segi ekonomi, tapi juga dari sisi sosial sebagai warga negara Indonesia karena para PRT juga membayar pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak-pajak yang dibayarkan oleh PRT juga dipakai untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri, rapat di DPR dan konsinyering di hotel. (Dian Dharma Tungga)
