JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap salah satu penyebab utama impor membanjiri pasar Indonesia.
Menurutnya, sejumlah pelaku industri yang memiliki pabrik di dalam negeri justru memasukkan seluruh hasil produksi dari kebun sendiri yang berada di luar negeri, sehingga menekan hasil panen petani lokal
“Jadi gini, biasanya yang punya pabrik, yang kami terima laporan, dia punya perkebunan di luar, ini (hasilnya) kirim masuk. Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Ya, tapi ini tidak boleh. Harus terlebih dahulukan petani dalam negeri,” ujar Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, dilaporkan oleh Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (7/6).
Ia menyebut praktik tersebut menyebabkan harga jual petani dalam negeri tidak kompetitif, serta membuat hasil panen sulit terserap industri. Situasi ini dinilai serupa dengan kasus kelebihan pasokan susu segar yang pernah terjadi.
“Ini juga terjadi di susu sapi kemarin. Yang mandi susu masih ingat? Sekarang tidak ribut lagi kan?” kata Amran.
Amran meminta seluruh pelaku industri sektor pertanian agar lebih mengutamakan pasokan dari petani Indonesia.
“Kami minta seluruh industri sektor pertanian mendahuluikan petani Indonesia. Tidak boleh mendahulukan petani negara lain. Sekali lagi, saya sampaikan. Seluruh industri yang di sektor pertanian, kami mohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan mengutamakan petani negara lain,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Amran mengaku telah membawa isu tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, dan mendapat dukungan penuh untuk melakukan pembenahan.
“Singkong, kami sudah menghadap Bapak Presiden, kami sampaikan, ‘Pak, kita harus jaga produsen singkong dalam negeri’,” kata Amran.
Ia menyatakan telah berkomunikasi dengan sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
“Kami langsung telpon ke Pak Menko, Pak Airlangga, Pak Mendag, Menko Pangan, ‘Pak, kita harus melindungi petani kita’. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas, terserah,” jelasnya.
Saat ditanya apakah pemerintah akan memberlakukan larangan terbatas (lartas) impor singkong, Amran menjawab mekanismenya masih dalam pembahasan, namun keputusan berdasarkan prinsip telah dibuat.
“Kalau bukan (lartas impor singkong), saya tidak tahu apakah lartas nanti atau tarif. Terserah,” katanya.
Amran juga mencerminkan dinamika kebijakan antara petani dan industri, yang sempat mengalami ketidaksepahaman namun kemudian mencapai titik temu.
“Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya. Sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak setuju yang terakhir. Lalu sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Mentan Amran telah menyurati Airlangga melalui surat bernomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025. Dalam surat tersebut, ia meminta agar segera diadakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk membahas pengendalian impor singkong dan produk turunannya.
“Untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam pengendalian bentuk impor,” tulis Amran dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/5).
Kementan mencatat banyak petani mengeluhkan anjloknya harga jual dan tersendatnya distribusi panen ke industri karena tekanan dari produk impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan nilai impor ubi kayu hingga 609,11 persen pada tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
