JAKARTA – Pemerintah India memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) kepada warga kelas menengah dengan maksud dapat mendorong permintaan domestik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemangkasan pajak untuk warga India diumumkan oleh Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi pada Sabtu (1/2/2025).
“Dengan mengurangi pajak untuk kelas menengah dan memberikan lebih banyak uang di tangan mereka, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) India Nirmala Sitharaman, dikutip dari Al Jazeera.
Pengurangan pajak tersebut dipercaya akan menjadi solusi bagi India yang kondisi perekonomiannya tengah melambat, menghadapi kekurangan investasi swasta, dan memiliki angka inflasi pangan tinggi.
Selain itu, keringanan pajak juga diciptakan untuk mengatasi biaya hidup tinggi yang membebani warga India.
India Kurangi Pajak Warga
India tercatat memiliki pendapatan per kapita sekitar 2.700 dollar AS atau Rp 43,9 juta untuk 1,4 miliar warganya. Sementara itu, sekitar 1/3 penduduk India tercatat masih termasuk kelas menengah. Sayangnya, negara dengan tingkat ekonomi terbesar kelima di dunia ini disebut-sebut sedang terancam mengalami pertumbuhan paling lambat dalam empat tahun terakhir pada 2026.
Kondisi ini diakibatkan oleh melemahnya permintaan perkotaan, investasi swasta rendah, inflasi pangan tinggi, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Pemerintah India pun lalu memutuskan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat kelas menengah, serta meningkatkan perhatian terhadap pertanian dan manufaktur guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, warga India yang berpenghasilan 1,28 juta rupee India atau sekitar Rp 241 juta per tahun tidak perlu lagi membayar pajak apa pun.
Kebijakan ini menaikkan ambang batas penghasilan kena pajak dari awalnya 700.000 rupee atau sekitar Rp 131,6 juta per tahun.
Pemerintah India juga menurunkan tarif pajak bagi orang-orang yang berpenghasilan di atas ambang batas baru tersebut.
Langkah-langkah untuk membantu warga miskin, pemuda, petani, dan perempuan.
Dikutip dari Reuters, Sabtu, dengan mengambil langkah tersebut, Pemerintah India bisa mengalami kerugian tahunan hingga 1 triliun rupee India atau sekitar Rp 188 triliun pada pendapatan Departemen Keuangan.
Namun, Pemerintah India telah memikirkan solusinya. Untuk menyeimbangkan pendapatan pajak penghasilan yang hilang, India akan menaikkan belanja modal menjadi 11,21 triliun rupee atau sekitar Rp 2.107 triliun pada tahun anggaran 2025-2026.
Pemerintah India juga berencana memperbaiki target defisit fiskal sebesar 4,4 persen PDB pada 2025-2026. Caranya dengan meminjam 14,82 triliun rupee India melalui pasar obligasi.
India tercatat tengah menghadapi inflasi pangan yang tinggi selama setahun terakhir karena perubahan cuaca yang memengaruhi produksi.
Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah akan mendorong pertumbuhan tanaman berproduksi tinggi seperti kacang-kacangan dan kapas.
Program tersebut menargetkan setidaknya 17 juta petani yang mendapat kenaikan batas kredit bersubsidi dari pemerintah.
“Pemerintah juga akan meluncurkan misi untuk mendorong manufaktur dan ekspor,” kata Menkeu India Sitharaman tanpa perincian lebih lanjut.
India juga berencana mendata pekerja lepas secara resmi dan mempermudah akses mereka terhadap layanan kesehatan.
Para pekerja lepas akan memiliki kartu identitas dan dibantu mendapatkan akses berbagai inisiatif kesejahteraan.
Sitharaman juga mengumumkan, ada pemberian dana baru dari pemerintah untuk perusahaan rintisan.
Pemerintah India akan menyediakan lebih banyak uang untuk mempromosikan inovasi dalam kemitraan dengan sektor swasta.
India juga bersiap mengembangkan tenaga nuklir untuk mendorong transisi menuju energi bersih yang ditargetkan tercapai pada 2047.
Alasan India Kurangi Pajak Warga
Pemerintah India memberikan keringanan pajak India dengan harapan bisa meningkatkan permintaan domestik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dilansir dari Live Mint, Sabtu, pengurangan pajak oleh Pemerintah India akan menambah jumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan keluarga kelas menengah sehingga meningkatkan konsumsinya.
Uang yang tak lagi dipakai bayar pajak akan menambah pendapatan warga sehingga bisa dibelanjakan dan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa.
Investasi pembangunan dan penciptaan lapangan kerja diharapkan dapat pula meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong konsumsi lebih tinggi. Ini akan membuka peluang untuk perluasan pasar.
Rencana India untuk fokus pada manufaktur juga menjadi langkah menuju peningkatan produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan efisiensi biaya.
Sementara, rencana fokus pada bidang pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan warga desa sehingga menambah permintaan di pedesaan India.
Fokus berkelanjutan pemerintah India terhadap infrastruktur pedesaan juga dapat meningkatkan permintaan konsumen di daerah pedalaman. (Calvin G. Eben-Haezer)
INDONESIA GIMANA.? India Berikan Keringanan Pajak untuk Masyarakat Kelas Menengah
