JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Targetnya bisa digarap menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Kemenhub sudah membuat kajian kasar terkait perlintasan yang potensial untuk digunakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Seperti akan dibangun berada di atas atau elevated di sisi Jalan tol Trans Jawa, atau opsi lainnya terintegrasi dengan jalur Kereta Api eksisting.
“Mungkin kita akan menggunakan jalur kereta api atau jalan tol sebagai jalur Jakarta-Surabaya, sehingga tidak terlalu banyak dana untuk pembebasan lahan,” ujar Menhub saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Lebih jauh Menhub memaparkan setidaknya ada 3 opsi pemilihan jalur untuk membangun Kereta Cepat Jakarta – Surabaya, yaitu jalur utara, tengah, atau jalur selatan. Akan tetapi opsi menggunakan jalur selatan jauh dari target karena dinilai punya beban konstruksi yang lebih besar.
Hal ini dikatakan Menhub, karena Jalur Selatan Jawa mayoritas perbukitan. Sehingga memang dinilai cukup sulit untuk dilakukan kegiatan konstruksi dan berimbas pada cost yang lebih besar.
Menhub menuturkan, jalur Kereta Cepat Jakarta – Surabaya sisi utara kemungkinan akan melewati beberapa kota, di antaranya Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Sedangkan kalau dibangun jalur tengah, tidak melewati Semarang, melainkan Purwokerto.
“Akan tetapi tetap rencana pembangunan itu tergantung studi yang dilakukan juga. Ada juga studi lewat selatan, tapi itu lokasinya bergunung, sehingga akan lebih mahal biayanya,” papar Menhub.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pada kesempatan tersebut, Menhub mengaku proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya ini memang memerlukan investasi yang tidak murah. Sehingga masih memerlukan kajian panjang ketika proyek tersebut akan digarap bersama antara Pemerintah sebagai pemrakarsa proyek, dengan Badan Usaha yang akan berinvestasi dengan mempertimbangkan imbal hasil.
“Investasi kereta cepat ini tidak murah, tetapi di China, sebenarnya yang membiayai adalah Pemerintah, saya yakin apabila ada satu goodwil untuk melanjutkan, itu jadi,” kata Menhub.
“Saya berharap ada pemikiran yang berimbang antara pemanfaatan dengan bagaimana penganggaran, kita harapkan bahwa ini menjadi KPBU, swasta itu asing, sehingga fiskal yang banyak itu bisa ditanggung bersama dengan kita, kalau kita berhasil melakukan itu pasti banyak pertumbuhan yang baik,” tutupnya.
Indonesia Timur Dapat Apa?
Menanggapi hal tersebut Fendry Panomban pengamat politik dari Manado menegaskan agar persoalan transportasi di Indonesia timur juga harus menjadi perhatian khususnya pada pelayanan kesehatan yang saat ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Walaupun Undang-undang SJSN dan UU BPJS telah memberikan jaminan kesehatan pada seluruh rakyat Indonesia, namun karena kurang fasilitas rumah sakit di Indonesia timur, maka pasien harus dirujuk ke Surabaya bahkan Jakarta yang menjadi rujukan nasional. Namun jarak yang jauh tidak ditanggung oleh BPJS, Kemenkes atau Pemda setempat tidak. Kalau gak punya duit pasien dari pulau-pulau di kawasan timur hanya bisa pasrah, menunggu kematian,” Jelasnya.
Fendry Panomban membandingkan nasib masyarakat di kawasan timur Indonesia yang tidak akan pernah membaik, karena tidak ada perbaikan layanan transportasi sangat beresiko jika dalam keadaan sakit.
“Dibandingkam fasilitas kesehatan di setiap kota di Jawa dan alat transportasi yang semakin modern hanya dinikmati oleh penduduk di Jawa. Pemerintah malah menambah fasilitas transportasi yang canggih di Jawa, tanpa meningkatkan fasilitas kesehatan dan transportasi di luar jawa,” ujarnya.
Seharusnya menurutnya pemerintah memprioritaskan pembangunan rumah sakit dan puskesmas di daerah-daerah Indonesia timur sehingga dapat mempercepat pelayanan kesehatan.
“Kan bisa bikin kapal-kapal rumah sakit yang rutin berkeliling di pulau-pulau terpencil. Atau penerbangan-penerbangan kesehatan untuk daerah-daerah terpencil. Supaya kesehatan seluruh rakyat Indonesia bisa terlayani secara merata,. Sampai sekarang Indonesia timur dapat apa?” ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya, Kementerian Indonesia Timur sangat dibutuhkan untuk mengejar semua aspek.yang tertinggal di Indonesia timur.
“Jangan omong kosong Indonesia Centris tapi rakyat kawasan timur kalau sakit hanya bisa pasrah menunggu ajal karena tidak ada ongkos untuk ke RSCM di Jakarta,” tegasnya. (Enrico N. Abdielli)
