JAKARTA- Dalam semester 1 APBN 2015 Presiden Joko Widodo, serapan anggaran baru sebesar 26 persen dari total APBN 2015, atau realiasasi anggaran baru sebesar Rp 208,5.Triliun. Dua kementerian yang penyerapannya terendah adalah Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hanya sebesar 3.7% dan Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral hanya sebesar 9.0%. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (6/8).
Dengan minimnya penyerapan ini, berarti kementerian yang rendah penyerapannya bisa dinilai sebagai kementerian yang paling pemalas.
“Memang perlu evaluasi, atau diganti saja karena bertentangan dari motto Presiden Jokowi dari kerja…kerja…kerja…menjadi, malas..malas…malas atau pemalas,” ujarnya.
Dibawah ini, catatan CBA tentang 10 kementerian yang mempunyai daya serap dibawah 17 % dalam semester satu untuk realisasi APBN 2015 :
1. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hanya sebesar 3.7%
2. Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar 9.0%
3. Kementerian Dalam Negeri sebesar 10.4%
4. Kementerian Perhubungan sebesar 10.7%
5. Kementerian Pariwisata sebesar 11.3 %
6. Kemenko Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan sebesar 11.4 %
7. Kemenko Kemaritiman sebesar 12.6%
8. Kemenkoinfo sebesar 12.7%
9. Kemendag sebesar 15.9%
10. Kemenperin sebesar 16.6%
Dari persoalan diatas, CBA menurutnya meminta kepada DPR atau komisi terkait untuk memanggil menteri-menteri tersebut untuk segera mengevaluasi kinerja mereka yang jeblok lantaran penyerapan anggarannya hanya dibawah 17% saja.
“Seharusnya, menteri-menteri yang penyerapan anggaran rendah atau dibawah 17 persen, kalau masih punya rasa malu, dan tidak gila kekuasaan, lebih baik mengundurkan diri saja,” tegasnya.
Selain itu menurut Uchok Sky Khadafi, rendah penyerapan anggaran ini, membuktikan, selama ini hanya makan tunjangan dan gaji buta saja, serta menikmati fasilitas negara tanpa ada rasa tanggungjawab. (Dian Dharma Tungga)
