JAKARTA- Badan Urusan Logistik (Bulog) sesuai namanya memegang peran strategis dalam mengatur ketersediaan dan pengendalian harga-harga pangan, khususnya beras yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Selain beras Bulog juga diberi peran menjaga “stabilitas” harga-harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, tepung terigu dan lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Aliansi Masyatakat Untuk Indonesia Bersih, Ahmad Mustari kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (6/8).
Hari ini Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) mengadakan aksi demonstrasi di depan Kantor Bulog, Jakarta Selatan terkait masih ditemukannya beras busuk dan kutuan di sejumlah penyaluran Raskin yang menunjukkan ketidak-beresan manajemen dan tata kelola di tubuh Bulog.
Menurutnya peran strategis itu yang nampaknya dibidik oleh sejumlah “mafia pangan” untuk terus ikut mengendalikan manajemen dan tata kelola di tubuh Bulog.
“Singkat cerita, sudah begitu lama Bulog dibajak oleh sekumpulan mafia pangan yang kami analogikan sebagai Buldog, jenis anjing gedongan yang sangat buas menjaga kepentingan tuan-tuannya,”Tidak mengherankan bila sumbangan inflasi terbesar, dari tahun ke tahun, kontribusi terbesarnya adalah sektor pangan. Sebut saja harga beras di warung-warung eceran di tahun 2003 hanya 1800-2200 per liter, kini berkisar 8000-11.000 per liter, begitu pun dengan harga gula pasir dari Rp 3600 per Kg (2003) kini sudah melonjak Rp menjadi Rp 12.500 per Kg.
“Sayangnya, tuan-tuan dari Buldog bukan rakyat jelata, melainkan bohir-bohir super kaya yang piawai dalam memainkan harga-harga kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat,” jelasnya.
Kasus-kasus kebiasaan impor pangan di masa lalu, pengadaan beras dan kebutuhan pokok lainnya serta distribusinya yang dari tahun ke tahun terus bermasalah adalah wujud buruknya manajemen dan Tata Kelola Bulog.
Keadaan itu akan terus terjadi selama Kementerian BUMN menempatkan figur-figur yang tidak mengerti patgulipat di tubuh Bulog dan memiliki tekad kuat untuk mengembalikan Bulog kepada fungsi yang semestinya.
Kepala dan direksi-direksi di tubuh Bulog, termasuk jajaran Komisarisnya, tidak cukup hanya diisi oleh pribadi-pribadi yang bersih tapi tidak mampu membangun sistem dan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk melepaskan diri dari jerat mafia pangan. Melainkan juga diperlukan ketegasan agar Bulog benar-benar terbebas dari cengkeraman para “Buldog”.
“Korban dari permainan para Buldog adalah masyarakat miskin yang mendapati beras Raskin ‘busuk’ dan ‘kutuan’. Kebijakan membeli beras, bukan gabah yang lebih awet disimpan menjadi musabab terjadinya beras busuk dan kutuan. Dalam hal ini diduga adanya patgulipat antara oknum di tubuh Bulog dan ‘mafia-mafia beras’ yang menguasai penggilingan padi, sehingga Bulog lebih memilih membeli beras ketimbang gabah,” katanya.
Selain itu, menurutnya diduga pula barang yang sama hanya berputar-putar dari gudang ke gudang untuk mengaburkan kasus ‘pembelian fiktif’ yang dilakukan oleh oknum di tubuh Bulog yang bekerja-sama dengan rekanan, sehingga beras lama berpindah dari gudang ke gudang yang menyebabkan busuk dan kutuan. Di samping pula adanya indikasi pembelian gabah di bawah mutu dengan harga murah namun dilaporkan dengan harga standar sehingga beras cepat busuk.
Mengingat betapa strategisnya sektor pangan untuk menopang suksesnya visi Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK, maka Kepala Bulog, direksi dan jajaran komisarisnya tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Melainkan oleh orang-orang terpilih yang bersih dan tegas serta memiliki rekam jejak yang jelas dalam pengabdiannya kepada masyarakat.
“Kesalahan memilih jajaran kepengurusan di Bulog tidak terlepas dari kesalahan Menteri BUMN Rini Soemarno yang diduga asal menempatkan orang di posisi yang tidak tepat, sehingga ‘pangan’ di Bulog menjadi santapan empuk para ‘Buldog’,” ujarnya.
Untuk itu, Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) mendesak Kementerian BUMN segera Merombak Kepengurusan di BULOG agar sinergis dan kompatibel dengan program “Kedaulatan Pangan” dalam visi Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK.
“Kami masyarakat miskin bukan ayam, tidak sepantasnya pula diransum beras busuk dan kutuan,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
