JAKARTA- Berbagai kritik pada Presiden Joko Widodo karena mengangkat Jenderal (Purn) Wiranto menjadi Menkopohukam diharapkan tidak sampai melemahkan pemerintahan dan negara RI dan justru menguntungkan pihak asing. Persoalan pelanggaran HAM oleh Jenderal (Purn) Wiranto adalah masa lalu dan yang terpenting adalah membangun kekuatan pemerintah untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat Institute Proklamasi, Christine Hartani Cakra dari Singapura kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (1/8)
“Kita paham soal HAM tapi jangan zholim HAM sehingga menyumbat kemajuan negara, bangsa dan segenap rakyat Indonesia. Stabilitas suatu negara Itu penting,” tegasnya.
Menurutnya kalau persoalan pelanggaran HAM Wiranto membebani pemerintahan Joko Widodo maka, stabilitas negara tidak bisa dicapai sehingga negara, bangsa dan rakyat Indonesia yang akan terus merugi terus.
“Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Biar ke depan kita pikirkan yang terbaik buat Indonesia. Menengok kebelakang di era terbuka saat ini hanya akan menguntungkan keinginan pihak asing agar rakyat dan negara tetap jalan ditempat tanpa kemajuan. Sehingga asing akan mengambil keuntungan seenaknya lagi di republik ini,” ujarnya.
Sebagai pengusaha, Christine Hartani meminta Presiden Joko Widodo fokus saja pada pembangunan ekonomi yang direncanakan dalam Nawacita dan tidak boleh terganggu dengan berbagai isu yang menyerang dirinya dan pemerintahannya.
“Karena kalau terganggu maka Republik Indonesia dalam keadaan gamang dan tidak berkembang sebagaimana tuntutan kemajuan dunia. Padahal, seharusnya segera ada kemajuan bagi rakyat, bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa berbagai pihak menahan diri dan tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, karena negara membutuhkan dukungan yang luas dan solid dari berbagai elemen bangsa.
“Kita tidak usah sok jadi pahlawan dalam menghambat kemajuan kerja untuk pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan segenap rakyat yang berusaha maju untuk masa depan. Intinya rakyat jangan ditumpulkan oleh masa lalu,” tegasnya.
Ia mengatakan, saat ini sudah era keterbukaan, namun Indonesia masih jalan ditempat tidak seimbang dengan kecepatan kemajuan negara-negara tetangga. Karena terlalu banyak waktu terbuang untuk gontok-gontokan di dalam negeri.
“Itu suatu pengalaman buruk yang harus jadi diubah. Agar semua anak bangsa ini wajib pikirkan kemajuan nyata dan bukan hanya retorika politik kosong belaka,” tegasnya.
Kepentingan Asing
Ia mengingatkan bahwa saat ini kepentingan asing sudah masuk dibidang ekonomi. Awalnya dengan upaya merontokkan, melumpuhkan atau memperlambat pertumbuhan industri dan ekonomi dalam negeri yang menyebabkan PHK massal sehingga menyebabkan protes dan pemogokan.
“Dalilnya adalah soal kesejahteraan dan tuntutan kenaikan UMR. Ujungnya adalah produk Indonesia mengalami peningkatan biaya produksi. Akibatnya produk Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah dari China, Vietnam dan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai NGO (Non Government Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) muncul menjamur dengan berbagai tuntutan menggoyang pemerintah memecah fokus pembangunan.
“Pemerintah akhirnya gagal mewujudkan peningkatan mutu dan perluasan pertumbuhan industri dan tidak bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terpelajar. Contohnya, pada saat industri tekstil kita ambruk sekarang kita dibanjiri tekstil dari India dan China dengan kualitas yang lebih baik dan lebih murah,” jelasnya.
Maka menurutnya sudah benar saat ini pemerintah menggenjot pembangunan desa dan pembangunan prasarana dan sarana umum. Beri ruang pemerintah bekerja seperti yang dikerjakan oleh Joko Widodo dan Ahok.
“Partai-partai politik memang belum ada perubahan dalam watak politiknya dari dulu. Tapi kedepan partai politik harus sadar dan koreksi diri dalam pola perjuangan dan etika perjuangan contohi langkah Partai Nasdem dalam pencalonan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta,” katanya lagi. (Web Warouw)
