JAKARTA- Mantan Kepala Badan Intelejen Strategis, Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Pontoh mengingatkan pemerintah secara keras bahwa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 nanti akan diikuti dengan disintegrasi. Oleh karena itu pemerintahan Jokowi harus segera menyiapkan rencana penyelamatan Indonesia. Hal ini disampaikan di Sarasehan yang bertemakan ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia’ di Jakarta, Kamis (11/12).
“Semua kalangan intelejen sudah sama kesimpulannya. Bahwa saat MEA berjalan Indonesia akan pecah berkeping-keping,” ujarnya.
Ia menjelaskan disintegrasi terjadi karena kekuatan kepentingan internasional yang menguasai pasar dan sumberdaya di berbagai daerah segera berlangsung pada saat MEA 2015 berlaku.
“Dipihak kita tidak ada kekuatan perekat yang menjadi penghubung antar pulau yang bisa menjaga keutuhan wilayah. Barang impor masuk ke pasar-pasar dalam negeri dengan menggunakan kapal internasional. Sumber daya alam diangkut juga dengan kapal internasional. Semua lewat laut Indonesia. Setiap wilayah dikuasai oleh negara-negara tertentu,” ujarnya.
Saat MEA berlaku pada tahun 2015, maka tidak akan pernah ada poros maritim hanya akan tinggal kenangan.
“Karena Indonesia tanpa pembangunan maritim yang kuat maka MEA justru yang akan menjadi pemicu perpecahan bangsa,” tegasnya.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina menyampaikan bahwa pada tahun 2001, PBB sudah mendeklarasikan bahwa abad 21 adalah abad maritim.
“Namun pemerintah dan elit politik Indonesia sampai saat ini tidak punya keseriusan untuk bisa mempersiapkan Indonesia sebagai negara maritim. Saya ingatkan. Portugis, Spanyol dan Belanda bisa menguasai Indonesia karena kekuatan maritim mereka kuasai. Jadi kalau Indonesia tidak meningkatkan kekuatan maritim maka, negara luar yang akan berkuasa atas Indonesia,” ujarnya.
Ia menyesali pemerintahan Joko Widodo yang tidak mengerti tentang ekonomi politik maritim dan apa program yang harus dikerjakan.
“Inikan sudah gawat. Artinya kita bukan pemerintah yang akan mengelola kekuatan maritim kita,” ujarnya.
Secara terpisah, Bergelora.com mendapatkan informasi dari seorang menteri dalam Kabinet Kerja dalam berbagai pertemuan internasional, Presiden Joko Widodo telah meminta pihak Amerika Serikat untuk membangun kekuatan maritim di Indonesia. Pihak Cina hanya dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur tol laut.
“Sudah bisa kelihatan kemana Indonesia Timur akan diserahkan oleh pemerintahan Joko Widodo ini. Amerika tetap menjadi partner utama pemerintah Jokowi. Artinya Newmont, Freeport dan berbagai investor Amerika dan negara sekutunya yang akan masuk ke Indonesia Timur,” jelasnya kepada Bergelora.com
Menurutnya, memang Indonesia sudah dibagi untuk investor asing dalam pengelolaan sumber daya alam dan pasar. Pembagian ini dilakukan sejak masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.
“Indonesia barat diserahkan pada Investor Eropah dipimpin Inggris dan sekutunya. Indonesia timur diserahkan pada Amerika Serikat. Hanya saja, kedua Investasi ini saat ini harus bisa negosiasi juga dengan Cina. Kalau Joko Widodo pandai, Indonesia bisa mengambil keuntungan,” ujarnya.
Sarasehan ini diadakan oleh Relawan Kawasan Timur Indonesia, Gerakan Rakyat Tanpa Partai (GETAR), Ikatan Alumni AMI, Komite Nasional Relawan Indonesia (KNRI) dengan menghadiri pembicaraBenny Tengke (Tokoh Pendidikan Maritim Nusantara), Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, Laksdya D.A. Mamahit (Kalahar Bakorkamla), Ir. John Mamuaya (Naval Architect & Mantan Dirjen Perhubungan Darat) dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina. (Web Warouw)
