JAKARTA- Persoalan Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang terancam akan diberhentikan akan segera diselesaikan oleh Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini dilakukan karena selama ini pihak-pihak terkait seperti Menteri Kesehatan, Menteri PAN dan RB tidak sanggup mencari jalan keluar bagi nasib puluhan ribu bidan desa PTT yang terombang-ambing. Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, Lilik Dian Ekasari kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (2/4).
Perwakilan Forum Bidan Desa Indonesia dari Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Tenggara, dan Bali, diterima Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta, minggu lalu.
Kepada Luhut Panjaitan disampaikan nasib Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia yang lebih dari tiga tahunan ini, berjuang telah menemui sejumlah kementerian dan lembaga. Berbagai audiensi di Senayan bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi, hingga permasalahan pokoknya sudah di Lembaga Kepresidenan, ketika 18 Februari 2015 lalu bertemu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Malik Fadjar, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden.
Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan mendengarkan dan sangat memahami isi pokok permasalahan bidan desa PTT (Pusat), tentang problem diskriminasi yang dialami bidan desa PTT (Pusat) dan permohonan agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui formasi khusus tanpa syarat. Hingga saat ini masa kerja pengabdian bidan desa yang sudah sembilan tahun lebih, namun kepastian kerja masih terabaikan oleh Negara
“Negara jangan lalai. Ini masalah stategis nasional, bukan hanya masalah tupoksi saja. Sehari-hari bidan desa melayani seluruh permasalahan rakyat, tidak hanya menolong kelahiran saja. Mulai dari posyandu, pemberian gizi, dan vitamin A pada anak, KB, penurunan angka AKI & AKB, sampai pasien umum, kecelakaan lalu lintas. Kami bekejra dengan medan yang teramat sulit, harus melintasi sungai, dan perbukitan di daerah perbatasan, pesisir, pegunungan, dan daerah konflik,” ujar Lilik Dian Ekasari.
Ia menjelaskan bahwa, saat ini terdapat 13.834 anggota Forum Bidan Desa PTT (Pusat) dari 21 provinsi yang harus segera diangkat menjadi PNS Pusat pada tahun 2015. Data nama lengkap, masa kerja, dan asal daerah dinas aktif bidan desa telah diserahkan kepadaDeputi IV Bidan Komunikasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo yang ikut hadir dalam pertemuan
Selain data bidan juga diserahkan sejumlah dokumen penting yaitu 57 surat rekomendasi dari seluruh Kepala Daerah yang merekomendasi agar rekan-rekan bidan desa di tempat aktif bertugasnya saat ini, dapat diangkat menjadi PNS Pusat.
“Surat rekomendasi dari berbagai Kepala Daerah masih terus bertambah, bahkan dukungan rekomendasi juga akan kami terima dari sejumlah Gubernur yang akan kami sampaikan melalui Kantor Staf Presiden, dalam waktu dekat,” ujar Lilik
Menanggapi Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan dalam pertemuan tersebut mengatakan, bahwa dalam Minggu ini akan mengundang tiga kementerian dan badan, yaitu Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Keuangan Bambang P Soemantri Brodjonegoro, serta Kepala PLT Badan Kepegawaian Negara. (Eka Pangulimara H)
