JAKARTA- Kehadiran para istri TNI dalam panggung politik merupakan pintu masuk TNI ke dalam politik. Oleh karena itu partai-partai politik harus bersiap dan pandai-pandai memilih dan mengatur para istri prajurit TNI yang akan terjun dalam politik. Hal ini ditegaskan oleh politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Lily Wahid kepada bergelora.com di Jakarta, Sabtu (18/4).
“Itu salah satu upaya TNI untuk menghimpun kekuatan kekuatan politik mereka,” ujarnya menanggapi kebijakan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko yang mengijinkan para istri prajuirt TNI untuk berpolitik.
Partai-partai politik menurutnya tentu akan mengkapitalisasi masuknya para istri prajujrit TNI dalam politik Indonesia di masa depan.
“Tergantung parpol-parpol itu sendiri, seberapa jauh mereka pintar mengkapitalisasi situasi itu. Namun kalau tidak maka akibatnya negatif. Karena sama saja dengan memberikan pintu masuk bagi militer membangun kekuatan politiknya,” ujar adik mantan Presiden RI, KH Abdurrachman Wahid ini.
Sebelumnya, sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/1378/XI/2014 tanggal 24 November 2014, Panglima TNI telah membuat kebijakan baru yaitu memberikan dan mengembalikan hak politik bagi para istri-istri Prajurit TNI. Mulai sekarang, istri para Prajurit TNI diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik, sehingga nanti ada yang bisa menjadi Bupati atau Gubernur. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko selaku Pembina Utama Dharma Pertiwi pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Pertiwi ke-51, di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Dalam rilis kepada Bergelora.com, Panglima TNI menegaskan bahwa, di dalam Undang-Undang yang dilarang berpolitik praktis adalah prajurit TNI, sedangkan bagi istri Prajurit TNI tidak ada larangan dan hal tersebut diperbolehkan. Untuk itulah pada musyawarah nasional ke-12 beberapa waktu yang lalu, hal ini sudah dimasukkan dalam agenda program, untuk mempertegas dan memperjelas posisi istri Prajurit TNI boleh menggunakan hak politiknya.
Dalam kesempatan ini Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada para mantan Ketua Umum Dharma Pertiwi yang telah memberikan pijakan kuat di dalam membangun organisasi Dharma Pertiwi.
“Dharma Pertiwi sampai saat ini telah eksis dengan baik dan sejalan dengan tugas pokok Panglima TNI”, ujarnya.
Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan bahwa, tugas pokok Panglima TNI itu ada yang namanya Tugas Komando, yaitu: Pertama, tugas menyiapkan pasukannya agar siap tempur. Kedua, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, menjaga dan memelihara kesejahteraan prajurit dan keluarganya”, ungkap Jenderal TNI Dr. Moeldoko. (Dian Dharma Tungga)
