JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan AS tidak percaya rancangan resolusi PBB untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina dapat memerdekakan negara itu.
Sekutu utama Israel, AS, menilai keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak dapat membantu mencapai solusi dua negara terhadap konflik Israel dan Palestina.
“Kami tidak percaya bahwa menyetujui resolusi di Dewan Keamanan akan membawa kita ke tahap di mana kita dapat menemukan solusi dua negara bergerak maju,” kata Linda Thomas-Greenfield dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Rabu (17/4/2024), dikutip dari DW.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan apakah Amerika Serikat siap menyetujui permintaan Otoritas Palestina untuk keanggotaan penuh di PBB.
Di sisi lain, ia menegaskan AS tetap mendukung solusi dua negara tanpa menyebutkan untuk merestui keanggotaan tetap Palestina di PBB.
“Presiden AS Joe Biden dengan tegas mengatakan bahwa Washington mendukung solusi dua negara dan berupaya mencapainya sesegera mungkin,” lanjutnya.
Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan hal yang diinginkan Palestina hanyalah diperlakukan sama dengan bangsa dan negara lain.
“Kami sangat berharap setelah 12 tahun sejak kami mengubah status kami menjadi negara pengamat, Dewan Keamanan akan mengangkat dirinya untuk menerapkan konsensus global mengenai solusi dua negara dengan mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh,” Riyad Mansour pada Senin (8/4/2024) lalu, dikutip dari Washington Post.
AS Ancam Akan Veto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Sumber resmi Otoritas Palestina mengatakan AS mendesak negaranya untuk menarik rancangan resolusi mengenai permintaan keanggotaan penuh Palestina dalam rapat Dewan Keamanan PBB besok, Kamis (18/4/2024).
“Washington menekan kelompok Arab untuk menarik rancangan resolusi yang menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB, yang dijadwalkan akan dilakukan pemungutan suara pada besok, Kamis,” kata sumber itu kepada Sky News, Rabu (17/4/2024).
Menurut sumber itu, pemerintah AS mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB jika dilakukan voting. Namun pemerintah Palestina menolak untuk menarik resolusi tersebut.
“Keputusan kelompok Palestina dan Arab bukanlah untuk menarik resolusi tersebut dan melakukan pemungutan suara meskipun ada ancaman veto Amerika,” ujar sumber itu.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, sumber diplomatik Dewan Keamanan PBB mengatakan organisasi itu akan melakukan voting atas permintaan Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB.
Syarat Agar Palestina Menjadi Anggota Tetap PBB
Saat ini status Palestina adalah sebagai anggota pengamat tetap di PBB.
Pada 2011, Palestina sudah mengajukan permohonan keanggotaan permanen PBB, namun gagal.
Setelah upaya keanggotaannya gagal, Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina dari entitas pengamat non-anggota menjadi negara pengamat non-anggota pada tahun 2012.
Suatu negara diterima sebagai anggota PBB berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan PBB memberikan rekomendasi jika sembilan dari 15 anggotanya memberikan suara mendukung permohonan negara tersebut, dikutip dari Reuters.
Hal ini dapat terwujud jika tidak ada anggota tetap Dewan Keamanan PBB – Inggris, Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat dan Perancis – yang memberikan suara menentang atau memveto.
Lalu, negara pemohon harus mengumpulkan dua pertiga suara di Majelis Umum PBB.
Menurut Otoritas Palestina, 137 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina, namun dukungan itu tidak dapat mengatasi hambatan jika ada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memberikan veto.
(Enrico N. Abdielli)
