JAKARTA- Terkait banyaknya permasalahan ketenagalistrikan di wilayah-wilayah tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba meminta agar Direktur Bisnis PT PLN tiap regional membuka akses komunikasi dengan pemerintah daerah agar dapat segera terselesaikan. Ia mendesar PLN secara serius menangani masalah pemadaman listrik supaya tidak akan terjadi lagi, terutama saat bulan puasa.
“Kita berharap PLN bisa memastikan selama bulan puasa jangan terjadi lagi lampu byar pet. Jika terjadi, mohon PLN menyiapkan genset tambahan. Selain itu, daerah harus dilibatkan dalam pembangunan listrik. Infrastruktur listrik adalah elemen penting, adanya komitmen bersama dalam membangun ketenagalistrikan,” tegasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (27/5)
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sampai saat ini. Banyaknya daerah yang belum menerima pasokan listrik sesuai kebutuhan memunculkan adanya pemadaman listrik dan berujung pada masalah sosial ekonomi.
Sebelumnya, dalam rangka mengakomodir aspirasi daerah terkait itu, Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Bisnis PT. PLN Regional Sumatera dan Regional Kalimantan-Jawa bersama para kepala daerah di Gedung Nusantara V, Komplek Senayan Jakarta, Selasa (24/5). Pertemuan yang berlangsung hingga Rabu, 25 Mei 2016 ini bertujuan untuk mencari solusi atas pemasalahan listrik yang tak kunjung terselesaikan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun mengatakan beberapa pulau di Kepulauan Riau masih banyak yang belum teraliri listrik. “Kepulauan Riau yang merupakan wilayah kepulauan, masih banyak daerah yang belum teraliri secara merata”, ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar mempermasalahkan terhentinya pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di daerahnya. “Sejak tahun 2004 sudah ada peletakan batu pertama untuk pembangkit listrik mikrohidro kerjasama antara swasta dengan PLN, tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan,” ucapnya.
Tak hanya Sumatera, Kalimantanpun memiliki masalah ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Sampai saat ini infrastruktur di Kalimantan masih dianggap minim, padahal Kalimantan adalah pulau dengan potensi energi yang melimpah. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Udin Hianggio yang turut hadir saat RDP tersebut mengatakan bahwa kebutuhan listrik di Kalimantan Utara sangat besar, dan salah satu masalah yang terjadi adalah PLN di Kalimantan Utara dirubah statusnya menjadi perusahaan swasta.
“Lebih dari sepuluh tahun masyarakat tidak mendapatkan subsidi listrik dari PLN karena PLN diswastakan tanpa dikoordinasikan dengan DPRD. Kebutuhan liistrik di Kaltara sangat besar, dan kami akan memberikan dukungan penuh agar masalah listrik ini dapat terselesaikan,” ujarnya.
Menjawab aspirasi tersebut, Direktur Bisnis PT. PLN Regional Sumatera, Amir Rosidin mengakui bahwa keadaan listrik di Sumatera memang masih belum merata. Sampai saat ini PLN masih terus berupaya membangun pembangkit listrik.
“Kondisi listrik di Sumatera pas-pasan, cadangannya dibawah 10%, sedangkan idealnya adalah 30%. Kondisi listrik di Sumatera tahun 2014 itu sangat kekurangan, tetapi secara bertahap di 2016 sudah kita penuhi. Di Sumatera utara sudah tersambung 150 MW, kami berusaha menyelesaikan permasalahan listrik. Membangun permasalahan kelistrikan tidak bisa cepat karena harus menghadapai berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa pembangunan pembangkit listrik harus dilakukan sesuai dengan aturan. Dimana, pembangunan pembangkit listrik diatas 10 MW diwajibkan masuk RUPTL 2016-2025 dan harus dilakukan secara lelang. Sedangkan untuk pembangkit dibawah 10 MW, dapat dibeli secara langsung dan dikelola oleh PT. PLN. (Enrico N. Abdielli)
