BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan memberikan bantuan biaya kepada siswa setingkat SMA/MA yang gagal masuk sekolah negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bantuan tersebut diberikan kepada siswa yang melanjutkan ke sekolah swasta yang telah ditunjuk oleh Pemprov Jabar.
Dedi menegaskan, permasalahan utama dalam PPDB adalah daya tampung sekolah negeri yang tidak mencukupi serta akses pendidikan yang belum merata, terutama di daerah pelosok.
“Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas,” kata Dedi dalam keterangan resmi yang diterima Bergelora.com, Sabtu (26/4/2025).
“Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas,” tambahnya.
Menurut Dedi, pelaksanaan PPDB selama ini dinilai masih bermasalah dan kerap mendapat sorotan publik karena indikasi kecurangan. Masalah serupa juga terjadi di tingkat SD dan SMP, yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dan menurut Dedi, perlu segera diatasi.
Dedi menegaskan, rencana ini telah dibahas dalam rapat pimpinan bersama Dinas Pendidikan Jabar, Kadisdik kabupaten/kota, serta pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar.
Ia menekankan, reformasi pendidikan merupakan bagian dari program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di Jabar mulai tahun 2025, dengan harapan siswa dan guru akan memiliki karakter yang lebih kuat.
Fokus Penataan Pendidikan dan Pembinaan Karakter Dedi mengajak seluruh pihak untuk menyatukan visi dan misi dalam penataan pendidikan di Jawa Barat.
Selain fokus pada siswa, ia juga memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang harus dilakukan secara transparan dan profesional.
“Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter,” katanya.
Kepqda Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, di samping itu, Pemprov Jabar juga akan menerapkan program pembinaan ala militer bagi siswa nakal yang terlibat dalam tindak kriminal dan kegiatan negatif lainnya, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Program ini akan mulai diterapkan pada 2 Mei 2025 di sejumlah wilayah Jawa Barat.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” pungkasnya. (Martinus Ursia)
JANGAN ADA SISWA GAK BISA SEKOLAH..! Dedi Mulyadi Janji Biayai Siswa Gagal PPDB Masuk Sekolah Swasta
