JAKARTA- Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Komite Masyarakat Tolak Korupsi atau KMTK mendatangi Kantor Kementerian Agama, pada Jumat 26 November 2021, pukul 14.30 WIB. Massa menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Kementerian Agama terkait dugaan ketidakprofesionalan Institusi tersebut.
“Kami tidak memusuhi Menteri Agama apa lagi Kementerian Agama. Kami mencintai Kementerian Agama seperti halnya kami mencintai pemerintahan yang bersih. Yang kami perangi adalah transparansi yang seakan diam belakangan ini,” tuntut salah seorang massa aksi.
Rangkaian aksi unjuk rasa belakangan ini ditengarai disebabkan oleh isu dugaan intervensi pada Muktamar ke-34 oleh Kementerian Agama yang sampai saat ini belum diklarifikasi secara langsung oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, massa aksi meminta Gus Yaqut (sapaan akrab Menteri Agama) untuk mengklarifikasi segala tudingan yang ikut menyeret Kementeriannya dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-34 sehingga pemerintah dapat tetap netral dan menjunjung tinggi profesionalitas pejabat negara.
Aksi Di KPK
Sebelunya dilaporkan, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupai (AMAK) pada Kamis, 25 November 2021 mendatangi Kantor KPK di Jalan H. R. Rasuna Said dalam rangka menyuarakan kegelisahan agar KPK segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga digunakan dalam kampanye serta pemenangan salah satu calon Ketua Umum PBNU.
Fahmi, sang koordinator aksi menyerukan bahwa “Tidak dibenarkan menggunakan anggaran yang merupakan uang rakyat untuk kegiatan yang tidak seharusnya. Apa lagi untuk memuluskan praktek-praktek yang mengarah pada nepotisme!”.
Seperti yang telah diketahui, Muktamar NU ke-34 memunculkan 2 calon kuat, yaitu KH. Said Aqil Siradj selaku petahana dan KH. Yahya Cholil Staquf yang merupakan kakak dari Pimpinan Kementerian Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Dugaan penyalahgunaan anggaran muncul atas isu bookingan 7 hotel di wilayah Lampung Tengah atas nama Kementerian Agama, yang juga bertepatan dengan waktu penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 (23 -25 Desember 2021). Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak Kementerian Agama untuk meluruskan isu ini, sehingga massa yang gelisah tersebut mendesak KPK agar mengusut kebenaran dugaan tersebut.
Massa mendorong agar setiap lembaga negara agar dapat tetap netral dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk salah satunya urusan Nahdlatul Ulama (NU). Massa juga berharap agar lembaga anti rasuah (KPK) tersebut dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dan upaya-upaya yang dapat merugikan keuangan negara.
Selain itu, massa juga berharap agar Muktamar NU ke-34 dapat berjalan dengan damai, tentram, lancar dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Muktamar NU merupakan kegiatan lima tahunan yang salah satu agenda didalamnya adalah pemilihan ketua Umum PBNU.
“Kami berharap Muktamar NU ke-34 berjalan dengan damai, serta tidak ada intervensi. Biarkan NU beregenerasi secara mandiri dan organik tanpa campur tangan pihak luar”, tukas Fahmi. (Web Warouw)
