JAKARTA- Menanggapi berkembangnya wacana moratorium operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah oleh Pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional), Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Kamis (18/6) menggelar rapat konsolidasi nasional.
GAPEMBI secara resmi menyatakan sikap menolak keras wacana penundaan tersebut dan menegaskan komitmen tegak lurus untuk mengawal keberlanjutan program super prioritas (flagship) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan dalam rilis yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Jumat (19/6)
Namun demikian, GAPEMBI mendukung pemerintah melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut merupakan satu dari delapan poin aspirasi dari GAPEMBI terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
Delapan atau asta aspirasi tersebut adalah, satu, komitmen tegak lurus mendukung keberlanjutan program MBG,” ujar Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Kompas TV, Kamis (18/6/2026).
Kedua, GAPEMBI siap menjadi pelaku dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstandar tinggi.
Ketiga, GAPEMBI berkomitmen penuh terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan dalam program MBG.
“Empat, desakan pengkajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik, baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan stakeholder yang lain,” ujar Alven.
Kelima, GAPEMBI menuntut jaminan jangka panjang bagi mitra dan yayasan program MBG.
Keenam, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.
Ketujuh, menolak Surat Edaran (SE) BGN Nomor 12 Tahun 2026 terkait program MBG ditiadakan selama periode libur sekolah
“Yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis (petunjuk teknis) Nomor 401.1 tanggal 29 Desember Tahun 2025,” ujar Alven.
“Dan bertentangan dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara mitra dan BGN,” sambungnya menegaskan.
Terakhir, GAPEMBI mendorong kolaborasi positif antara BGN dengan mitra SPPG. Karena setiap keputusan yang diambil BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari pihak terkait dan mitra.
Urgensi Fondasi Bangsa
Dalam rilis itu GAPEMBI mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beralaskan pada urgensi fundamental yang tidak dapat ditunda, yaitu kedaulatan gizi dan pemutusan rantai stunting generasi penerus bangsa. Investasi pada nutrisi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui hari ini adalah penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
“Menunda atau menghentikan sementara beberapa SPPG, baik yang sedang pembangunan maupun operasional, berarti menunda hak konstitusional anak bangsa untuk mendapatkan asupan gizi yang layak,” tegas rilis bersama seluruh DPPW GAPEMBi dari seluruh daerah..
Secara politis, program ini merupakan pilar utama janji kampanye nasional yang melekat langsung pada legitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Undang Undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Arahan tegas Kepala Negara untuk melakukan akselerasi radikal dari target awal 5.000 dapur menjadi 30.000 unit dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam satu tahun, membuktikan bahwa pemenuhan gizi adalah prioritas tertinggi Presiden Prabowo.
Keberanian kepemimpinan ini telah direspons nyata oleh para mitra swasta dan yayasan melalui investasi masif infrastruktur Dapur SPPG Mandiri dengan estimasi modal mencapai Rp 2 hingga Rp 3 Miliar per unit dapur.
Moratorium Adalah Langkah Mundur
Oleh karena itu, wacana moratorium dinilai sebagai langkah mundur yang dapat merusak momentum kebangkitan gizi nasional dan mengancam stabilitas ekonomi lokal yang mulai tumbuh di sekitar ekosistem dapur.
“Moratorium sepihak terhadap Dapur MBG akan memberikan dampak destruktif yang masif,” tegas rilis itu.
Secara politik, kebijakan ini akan menggerus kepercayaan publik di tingkat akar rumput serta memberikan amunisi bagi kelompok yang tidak senang dengan kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran.
Secara sosial, kebijakan ini akan menghancurkan rantai pasok ekonomi lokal, merugikan petani, peternak, UMKM, serta memutus mata pencaharian ribuan tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem dapur nasional.
Secara Ekonomi, kebijakan ini akan meruntuhkan kepercayaan para pelaku usaha dan investor, baik dalam maupun luar negeri atas program-program Pemerintah lainnya karena tidak memberikan jaminan kepastian dan keberlanjutan pada program Prioritas Presiden.
Strategis GAPEMBI
Guna memastikan roda program tetap berputar demi masa depan anak bangsa dan kepastian iklim investasi, GAPEMBI menyatakan sikap dan usulan resmi yang kami sebut Asta Aspirasi Mitra BGN sebagai berikut:
Mendukung Keberlanjutan Program MBG:
GAPEMBI menyatakan dukungan penuh tanpa syarat terhadap keberlanjutan jangka panjang program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia. Kami siap menjadi benteng pertahanan program ini dari segala bentuk upaya pelemahan, baik yang bersifat birokratis maupun narasi negatif yang berkembang di ruang publik.
Menjadi Pelaku Dapur MBG Berstandar Tinggi:
GAPEMBI berkomitmen dan memastikan seluruh anggotanya siap memenuhi target akselerasi kuantitas dapur yang dicanangkan Presiden, dengan tetap menjaga mutu, higienitas, ketepatan distribusi, sesuai juknis dan pedoman BGN yang berlaku.
Komitmen Penuh terhadap Efisiensi Anggaran dan Pencegahan Kebocoran Anggaran
GAPEMBI mendukung penuh semangat pemerintah dalam efisiensi anggaran negara tanpa merugikan investasi Mitra.
Desakan Pengkajian Ulang Kebijakan Moratorium atas Dampak Sistemik
Memohon dan mengusulkan dengan hormat kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang secara mendalam kebijakan atau wacana moratorium dapur MBG. GAPEMBI mengingatkan bahwa pembekuan operasional dapur memiliki dampak destruktif yang sangat sistemik—mulai dari hilangnya hak gizi harian anak-anak, ancaman kebangkrutan massal bagi petani dan peternak lokal penyedia bahan baku, hingga.munculnya ketidakpastian iklim usaha yang merugikan nama baik Presiden Prabowo
Tuntutan Jaminan Jangka Panjang bagi Investasi Mitra dan Yayasan
Bahwa para mitra merupakan pelaku UMKM yang telah melakukan investasi untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Hingga saat ini, sebagian besar mitra masih berada dalam tahap pengembangan usaha dan belum memperoleh pengembalian modal (return on investment) secara penuh.
Oleh karena itu kami memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan payung hukum atau jaminan regulasi yang kuat guna melindungi investasi para mitra UMKM bernilai 60 – 90 Triliun rupiah yang telah menjadi investasi dalam membangun Dapur SPPG Mandiri. Kepastian hukum ini krusial untuk menjaga kepercayaan dunia usaha yang telah bergotong-royong mendukung program Astacita Presiden Prabowo.
Penguatan Kelembagaan dan SDM yang Sesuai dengan Kapasitas dan Kompetensi
GAPEMBI mengusulkan perlunya penguatan kelembagaan internal pada Badan Gizi
Nasional (BGN) melalu penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki
kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi yang sesuai dari level Pimpinan pusat hingga
daerah.
Profesionalisme penanggung jawab di lapangan merupakan kunci utama untuk
menyelesaikan kendala teknis operasional, sehingga evaluasi program dapat berjalan
objektif tanpa perlu mencederai kelangsungan program.
Menolak SE No 12 tanggal 17 Juni Tahun 2026 yang Bertentangan dengan SK
Kepala BGN JUKNIS No 401.1 tanggal 29 Desember Tahun 2025 dan PKS antara
Mitra dengan BGN
Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan secara sepihak dan kontradiktif, tanpa adanya.komunikasi dan penjelasan yang memadai kepada para mitra terdampak, kami khawatir akan timbul kebingungan, ketidakpastian, serta gangguan dalam pelaksanaan program di lapangan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), BGN semestinya tidak mengeluarkan aturan atau edaran yang saling tumpang-tindih dan menabrak regulasi di atasnya. Oleh karena itu, kami meminta kejelasan, kepastian, dan konsistensi regulasi terkait kebijakan tersebut menolak segala regulasi yang kontradikt dan inkonsisten guna mencegah potensi gejolak, tuntutan hukum, serta menjaga
keberlangsungan program yang telah berjalan.
Dorongan Kolaborasi positif antara BGN dan Mitra SPPG
Mengusulkan pembentukan tim asistensi bersama antara BGN, pelaku usaha, dan
akademisi untuk merumuskan standardisasi nasional yang adaptif terkait tata kelola
operasional dan manajemen Dapur. Regulasi yang dilahirkan harus bersifat solutif dan
membimbing (problem-solving), bukan bersifat restriktif yang mematikan ekosistem
dapur MBG, dengan menjunjung asas kemitraan yang setara dan sejajar dalam
menjalankan tata kelola SPPG..GAPEMBI meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat, Presiden Prabowo Subianto akan mendengar aspirasi ini dan memastikan roda operasional Dapur Makan Bergizi Gratis tetap berputar demi masa depan generasi emas Indonesia 2045. (Web Warouw)
