JAKARTA – Luas areal perkebunan kelapa sawit di Papua terus mengalami penambahan dari waktu ke waktu. Sejalan dengan itu, pemerintah juga gencar mendorong peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nabati.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), total luasan kebun sawit yang tersebar di enam provinsi di Tanah Papua saat ini telah melampaui 236.000 hektare.
Jika dibandingkan, angka tersebut hampir empat kali lebih besar dari luas daratan DKI Jakarta yang berkisar 66.000 hektare.
Masih mengacu pada data BPS tahun 2024, Papua Selatan tercatat sebagai provinsi dengan hamparan perkebunan kelapa sawit terluas di Papua, dengan luas mencapai 97.770 hektare.
Sebagian besar kebun sawit di provinsi daerah otonomi baru (DOB) ini berlokasi di Kabupaten Merauke. Masifnya pengembangan kelapa sawit di Papua Selatan didukung oleh kondisi wilayah yang didominasi dataran rendah, serta kesesuaian karakter tanah untuk tanaman sawit.
Perusahaan Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit di Papua
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/12) dilaporkan, perusahaan besar yang sejak lama memegang konsesi perkebunan kelapa sawit di Papua adalah Tunas Sawa Erma (TSE) Group. Perusahaan tersebut sebelumnya berada di bawah naungan Korindo, kelompok usaha multinasional asal Korea Selatan.
Mengacu pada informasi yang tercantum di laman resmi perusahaan, TSE Group mulai merintis pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua pada 1998. Lokasi awal pengembangan berada di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.
Perkembangan usaha ini terus berlanjut. Hingga 2021, TSE Group bersama sejumlah anak perusahaannya mengelola delapan kebun kelapa sawit yang tersebar di Boven Digoel dan Merauke, Papua, serta di Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara.
Seluruh kegiatan operasional tersebut dijalankan melalui sejumlah entitas usaha, yakni PT Tunas Sawa Erma (TSE), PT Dongin Prabhawa (DP), PT Berkat Cipta Abadi (BCA), PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), dan PT Papua Agro Lestari (PAL).
Secara keseluruhan, luas perkebunan kelapa sawit di Papua yang dikelola melalui enam anak usaha TSE Group mencapai 64.236,86 hektare.
Kegiatan penanaman sawit di Papua dimulai setelah PT TSE memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan pada 1998, dengan alokasi lahan sekitar 34.000 hektare di wilayah Boven Digoel.
Pada tahun yang sama, perusahaan mulai menanam kelapa sawit di area seluas 7.917 hektare, yang kemudian terus berkembang dari tahun ke tahun.
Dengan total area tanam lebih dari 60.000 hektare, dalam tiga tahun terakhir, produksi tandan buah segar dari seluruh kebun TSE Group tersebut tercatat telah melampaui 3 juta ton.
Sementara itu, anak usaha lainnya, PT Berkat Cipta Abadi (BCA), telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan kurang lebih 10.000 hektare, meskipun sebagian besar lahan tersebut belum dimanfaatkan untuk penanaman. Perusahaan ini juga mengelola perkebunan di Merauke yang mulai ditanami sejak 2012.
Hingga 2016, luas area tanam mencapai sekitar 11.000 hektare, sebelum mengalami pengurangan pada 2020 akibat sebagian lahan dialihkan menjadi kebun plasma.
Pengembangan kebun sawit di Merauke juga dilakukan oleh PT Dongin Prabhawa (DP), anak usaha TSE Group lainnya, yang mulai beroperasi sejak.2011.
Adapun PT Papua Agro Lestari (PAL) beroperasi di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini, tepatnya di Kabupaten Merauke. Perusahaan ini memperoleh izin Hak Guna Usaha pada tahun yang sama dengan PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), dengan total luasan konsesi sekitar 25.000 hektare.
Aktivitas pengembangan kebun oleh PT PAL berlangsung sejak 2014, dan hingga kini area yang telah tertanami mencapai kurang lebih 4.200 hektare.
Pada 2021, Korindo secara resmi memisahkan TSE Group sebagai entitas bisnis tersendiri. Sejak pemisahan tersebut, Korindo Group dan TSE Group dikelola oleh manajemen yang berbeda dan beroperasi secara independen.
Sementara mengutip laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Selatan, selain TSE Group, perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Papua Selatan antara lain PT Agrinusa Persada Mulia, PT Bio Inti Agrindo, PT Internusa Jaya Sejahtera, dan PT Agriprima Cipta Persada.
Sama dengan TSE Group, semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua Selatan tersebut juga termasuk perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Ahok Wanti-wanti Papua Bisa Alami Bencana Seperti Sumatera
Sebwlumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mewanti-wanti Papua berpotensi mengalami bencana seperti yang terjadi di Sumatera apabila lahan di Bumi Cendrawasih itu dialihfungsikan menjadi kebun sawit.
Oleh karena itu, Ahok menilai perluasan penanaman sawit demi mewujudkan swasembada energi tidak perlu dilakukan dengan membuka lahan baru di Papua.
“Tapi kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, udah banyak ngomong, di mana flora-fauna kita akan bisa hidup? Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera, karena di Sumatera sudah melampaui,” kata Ahok dalam kanal YouTube Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan judul “Jaga Hutan Papua Jangan Jadikan Lahan Sawit!”, Selasa (23/12/2025).
Ahok mengakui bahwa benar negara-negara maju dulu menjadi kaya dengan menambang dan menebangi hutan. Namun, ia menekankan perbedaan mendasar antara kondisi mereka dan Indonesia saat ini.
Negara maju, setelah lama mengeksploitasi sumber daya alam, kini sudah punya sistem ekonomi dan pajak yang kuat. Pajak yang mereka kumpulkan cukup untuk menjamin kesejahteraan warganya saat tua, seperti pensiun, jaminan sosial, dan layanan kesehatan yang layak.
Sementara itu, Indonesia sudah ikut mengeksploitasi sumber daya alam sejak lama, tetapi hasilnya tidak cukup kembali ke rakyat. Sistem pajak dan jaminan sosial belum mampu menjamin kehidupan warga ketika mereka tua.
“Sekarang kita sudah tua, pajak kita bisa balikin enggak untuk pelihara kita, pensiun? Enggak bisa,” ucap dia.
“Cina juga banyak potong hutan, tapi dia juga melakukan penanaman, reboisasi yang luar biasa. Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu,” tambah dia.
Menurutnya, pemerintah dapat belajar dari Malaysia yang tetap bisa menanam sawit tanpa membongkar hutan mereka, dengan memanfaatkan bekas tailing timah.
Menurutnya, bekas tailing timah dapat dimanfaatkan untuk menanam sawit, alih-alih membuka lahan baru di Papua.
“Dikasih pupuk, karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu lho. Tapi hutannya (diganti sawit), ya jangan,” ucap dia.
Ahok pun bercerita tentang pengalamannya saat menjadi Bupati Belitung Timur. Saat itu, dia sempat menolak penanaman sawit di wilayahnya. Sebab, meski sawit penting untuk ekonomi rakyat, aturan plasma 20 persen–80 persen sering hanya formalitas.
“Ditemukan di lapangan itu banyak nomine. Pinjam nama orang doang. Itu tidak jalan,” kata dia.
Oleh karenanya, saat itu Ahok mengusulkan agar lahan sawit tidak dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik desa. Pengusaha tetap mengelola kebun, sementara warga desa dapat bekerja dan menerima upah seperti biasa. Adapun keuntungan dibagikan kepada desa dengan mekanisme layaknya koperasi desa.
“Sekarang banyak sekali lahan-lahan yang disita. Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat. Harusnya Koperasi Merah Putih yang memegang, bukan BUMN,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, Ahok menekankan bahwa dia menolak jika penanaman sawit di tanah Papua diperluas demi mewujudkan swasembada energi.
“Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit, it’s masih oke untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan kata nenek saya, tuker beras dengan ubi,” jelas dia.
Meski begitu, ia berharap agar publik tidak salah kaprah dengan pernyataannya ini. Ahok menekankan, dia bukan menolak penanaman sawit, tetapi menolak mengganti hutan hujan atau rainforest dengan kebun sawit. (Web Warouw)
