JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tahap awal di Indonesia.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah masih mempertahankan target PLTN mulai beroperasi atau on-stream pada 2032.
Target itu telah tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
“Sekarang ini kan sudah menjadi keputusan kalau PLTN on-stream di tahun 2032. Ya sudah, kita tunggu saja sampai nanti kita bisa achieve pada tahun yang dimaksud,” ujar Satya di sela-sela acara Energy Leaders’ Talk di Graha Bimasena, dikutip Bergelora.com di Jakarta Sabtu (19/9/2026).
Rute Kedatangan Giussepe Garibaldi dan Misi Prabowo Restorasi Kapal Induk Tua Menjaga Layar, Menyambung Harap Artikel Kompas.id Menurut dia, apabila target tersebut tidak tercapai tepat pada 2032, pemerintah berharap realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditetapkan. Satya mengatakan, pemerintah telah membahas sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan PLTN.
Berdasarkan kajian yang ada, terdapat sekitar 28 lokasi yang dinilai potensial.
Namun untuk tahap awal ini diperkirakan pembangunan PLTN akan dilakukan pada Bangka Belitung dan Kalimantan Barat (Kalbar).
“Kan ada yang dari BRIN itu menyebutkan ada 28 lokasi yang potensial, sementara dalam jangka pendek itu adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Jadi kemungkinan dua tempat itu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan tahap awal tersebut akan diarahkan menggunakan teknologi small modular reactor (SMR).
Untuk Kalimantan Barat, Satya menyebut sudah ada pembicaraan dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS), NuScale, terkait teknologi SMR yang direncanakan untuk wilayah Pantai Gosong.
“Yang sudah berbicara dengan kita kan dari AS. Yang NuScale itu, yang untuk di Kalimantan Barat di Pantai Gosong,” ucap dia.
Meski demikian, Satya menegaskan Indonesia masih membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara dan belum menentukan investor maupun teknologi secara eksklusif dari satu negara.
Menurutnya, sejumlah negara seperti AS, Rusia, Korea Selatan, Jepang, dan China telah menawarkan teknologi untuk pengembangan PLTN di Indonesia.
“Masih terbuka. Karena yang mendekati kita itu tidak sedikit, jadi sudah ada Amerika, Rusia, terus Korea, Jepang, China,” ungkap Satya.
Ia mengatakan, Rusia menjadi salah satu pihak yang menawarkan teknologi floating SMR. Teknologi tersebut memungkinkan reaktor modular ditempatkan pada fasilitas terapung sehingga tidak harus berada pada satu lokasi daratan tertentu.
“Kalau yang Rusia, karena mereka proven SMR dan ada floating. Jadi kalau floating kan tidak harus pada satu lokasi, dia bisa mobile,” ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah akan mulai membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai 2027 dan ditargetkan beroperasi mulai 2032.
Adapun dalam RUPTL ditargetkan PLTN bisa berkontribusi 500 megawatt (MW) dalam 10 tahun depan.
“Beberapa regulasinya sudah kita siapkan dan, rencana kita di 2032, sudah selesai (pembangunan). Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya. Tapi kita mulai dengan small dulu,” ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, Senin (26/5/2025).
Pemerintah pun menargetkan kapasitas terpasang PLTN akan mencapai 44 gigawatt (GW) pada tahun 2060. Nantinya, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional. (Web Warouw)
