BANDAR LAMPUNG- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparatur desa dan kepala desa turut serta menyukseskan Pemilu Serentak 2019, selain itu Tjahjo juga meminta aparatur desa tidak menggunakan perangkat maupun fasilitas negara untuk mendukung kandidat calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa” di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Kamis, (21/3).
“Aparatur pemerintahan desa dalam konteks pemilihan umum, jangan menggunakan aset-aset desa, aset kabupaten/kota untuk kepentingan lain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hati-hati menggunakan tangan. Kita semua harus sukseskan Pemilu Serentak 2018,” kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, aparatur pemerintahan harus loyal terhadap siapapun pemimpinnya, sehingga harus mendukung setiap kebijakan yang diambil. Sehingga aparatur pemerintahan harus fokus terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang amanah.
“ASN aparatur pemerintah harus taat dan loyal kepada siapapun bupatinya, dari partai manapun, dari dia dilantik jadi bupati mulai SKPD sampai camat, sampai kepala desa harus taat pada apa yang menjadi kebijakan bupati terpilih selama 5 tahun, termasuk gubernur dan presiden terpilih. Posisi aparatur pemerintah desa adalah untuk mengawal dan tidak ikut kampanye menggunakan atribut-atribut,” pesan Tjahjo.
Tak hanya itu, Tjahjo meminta aparatur desa juga turut mendukung kesuksesan Pemilu dengan mensosialisasikan dan menggerakan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, kunci kesuksesan Pemilu berada pada tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
“Kunci suksesnya demokrasi melalui Pemilu adalah partisipasi masyarakat, gunakan hak pilih, lawan racun demokrasi, bantu KPU dan bantu juga Bawaslu sampai jajaran di bawahnya untuk mensosialisasi Pemilu serentak 2019 yang merupakan pertama di dunia agar penyelenggaraannya lebih efektif, lebih efisien dan lebih cepat,” pungkasnya.
Yang dimaksud oleh Mendagri Tjahjo Kumolo tentang racun demokrasi adalah, radikalisme dan terorisme, korupsi dan narkoba.
Rakornas Aparatur Desa Sumatera
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menggelar Rakornas seluruh Aparatur Pemerintah Desa Se- Sumatera di Provinsi Lampung mengambil tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa”.
“Acara tersebut merupakan inisatif penuh dari Kemendagri untuk optimalisasi dana desa, penguatan pemerintahan desa, dan meningkatan kepasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa”, jelas Bahtiar
Bahtiar menegaskan bahwa acara tersebut dilaksanakan karena melihat kondisi aparatur pemerintah desa yang masih banyak belum memahami dan mengerti pengelolaan keuangan desa.
“Pengawasan keuangan desa itu penting, sehingga Rakornas tersebut dilaksanakan agar aparatur pemerintah desa memiliki kapasitas yang baik dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa,” tukas Bahtiar. (Salimah)
