Rabu, 12 Juni 2024

JANGAN MEMBEBANI RAKYAT..! Moeldoko Tegaskan Tapera Bukan Potong Gaji, Tapi Tabungan yang Bersifat Wajib

JAKARTA – Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan mekanisme program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bukan dengan potong gaji atau iuran, namun tabungan.

Hal itu disampaikan Moeldoko, dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

“Jadi, saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, tabungan tersebut bersifat wajib. Hasil tabungan nantinya bisa ditarik saat memasuki usia pensiun, sekaligus hasil pemupukannya.

“Di dalam undang-undang memang mewajibkan, tapi bentuknya bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus bangun rumah?

Tadi kami diskusi di dalam, nanti di ujungnya pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik uang fresh dan pemupukan yang terjadi,” kata Moeldoko.

Moeldoko meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memenuhi kebutuhan rakyat terutama dalam memenuhi kebutuhan papan. Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena masih ada waktu hingga 2027 untuk konsultasi.

“Ke depan pemerintah akan mengedepankan komunikaai dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu smapai 2027 jadi ada kesempatan untuk konsultasi ga usah khawatir,” pungkasnya.

Langgar UUD’45

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, perumahan untuk rakyat sudah diatur dalam konstitusi UUD45 sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut bahkan diperintahkan secara jelas dalam Pasal 28 H Ayat 1:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Ayat dalam UUD’45 di atas memastikan tempat tinggal adalah hak setiap orang, yang wajib dipenuhi oleh negara. Sementara UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur keberadaan Tapera justru menempatkan sebaliknya yaitu perumahan menjadi kewajiban semua orang dan negara berhak menarik bayaran dari masyarakat. Yang sejatinya adalah negara diberikan monopoli menjual perumahan kepada rakyat.

Dengan demikian negara bukan hanya mengabaikan hak konstitusional milik warga negara tapi merampas dan menyelewengkan hak konstitusional warga negara dan menjualnya kembali dengan cara mewajibkan warga negara membeli dari negara.

Kalau hal ini dibiarkan maka bukan hanya melanggatr UUD’45 tapi melanggar Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi khususnya Sila ke lima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045, masyarakat adil makmur seperti yang diinginkan menjadi omong kosong. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru