JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyoroti buruknya kinerja sejumlah tenaga honorer yang masuk melalui jalur titipan. Kebanyakan mereka ditempatkan pada bagian administrasi dan umum pemerintah daerah. Dikatakan Tiko, banyak tenaga honorer non-ASN yang ditugaskan di pemerintah daerah (pemda) yang berasal titipan dari tim sukses (timses) kepala daerah yang memenangi kontestasi Pilkada.
“Tapi yang tenaga umum itu tim sukses. Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang, kan repot,” ujar Tito di Kementerian Keuangan, Jumat (27/9/2024).
Soal titip menitip pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah memang sudah bukan rahasia lagi. Namun Tito menekankan, pegawai honorer apa pun mekanisme rekrutmennya, pekerjaannya harus tetap profesional.
Mantan Kapolri ini mencontohkan, untuk perekrutan tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga pendidikan (guru) bisa dikatakan sudah sesuai karena direkrut berdasarkan skill dan latar belakang pendidikan.
“Honorer ini banyak ada tiga ya, ada yang skill itu pendidikan (guru), kesehatan terutama ya, dokter, bidan itu fine lah. (Ketiga) tenaga umum itu (asalnya titipan) tim sukses,” beber Tito.
Tito bilang, dari tahun ke tahun jumlah tenaga honorer malah makin bertambah. Tak jarang para tenaga honorer ini di kemudian hari menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN.
“Nanti kalau ganti kepala daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentiin mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi,” kata Tito.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Tito juga pernah bilang, dengan banyaknya tenaga honorer non-ASN, tentu saja bisa membebani keuangan daerah. Hal ini bisa terlihat dari besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD di banyak daerah di Indonesia.
“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang. Terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus. Sudah transfer pusatnya 90 persen, 90 persen itu dipakainya sebagian besar itu buat belanja pegawai, mulai dari gaji, tunjangan,” ungkap dia. (Web Warouw)