JAKARTA- Satu diantara penyebab carut marutnya penegakkan hukum di Kabinet Indonesia Maju adalah akibat tidak melaksanakan Perintah Pengadilan Tingkat Mahkamah Agung sebagai negara hukum, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil tidak melaksanakan Perintah UU sebagai Negara Hukum. Hal ini disampaikan oleh Beathor Suryadi, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu (15/12).
“Dua Keputusan PK Mahkamah Agung di peti es kan oleh Sofyan Djalil. Bahkan dengan beraninya, Sofyan mengeluarkan surat keputusan dalam perkara yang sedang berposes di Pengadilan.
Dari 3 peristiwa tersebut, Sofyan Djalil telah dan sangat merusak tatanan hukum negara ini. Presiden Jokowi jangam diamkan hal ini dong,” tegasnya.
Beathor Suryadi menduga Sofyan Djalil menerima sogokan dari pihak pihak yang di untungkan karena Menteri ATR/BPN tidak melaksanakan Perintah Putusan PK No 121/ K/ TUN/2020 Mahkamah Agung RI.
Kedua, Sofyan Djalil juga membangkang Putusan Peninjauan Kembali No 72K/ TUN/2009 tanggal 16 September 2009.
Menurut pihak yang menang perkara di Mahkamah Agung ini, mereka juga sudah melaporkan ke Bareskrim Polri.
“Kementerian ATR BPN pun belum melaksanakan sistem GeoSpasial untuk mempercepat proses terbentuknya Satu Data Tanah,” kata Beathor lagi.
Akibat menghindari sistem GeoSpasial ini, maka Beathor mengatakan berbagai pihak dilibatkan Sofyan Djalil dalam membentuk SatGas Mafia Tanah, pada hal ini urusan internal ATR BPN sebagi satu-satunya institusi pelaksana pendaftaran Tanah.
“Terjadi perampasan Tanah warga oleh pihak-pihak lain, karena oknum BPN mengeluarkan 2 dokumen di lahan yang sama, dan seharusnya di selesaikan oleh Pihak BPN itu sendiri, bukan ke pengadilan. Itulah pentingnya GeoSpasial.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kementerian ATR BPN pun sampai saat ini belum mau melaksanakan adu data Geospatial antara pihak yang bersengketa untuk mempercepat penyelesaian Sengketa Agraria yg menjadi Prioritas Program Kerja Presiden Jokowi.
“Kejujuran peta itu lah yamg ditunjukkan oleh Adu Koordinat Geospatial..Maka kesimpulannya Kalau tidak mau Adu Koordinat Geospatial artinya Peta itu Tidak Jujur,” ujarnya. (Web Warouw)
