JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak mampu memenuhi standar akan dibina dan dievaluasi.
“Apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan,” kata Sudaryono, dalam keterangan pers, Jumat (24/7/2026).
Sudaryono menuturkan, setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan.
“MBG merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian dalam pelaksanaannya,” tegas dia.
Menurut dia, menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, dan mutu gizi merupakan komitmen yang harus dipegang oleh setiap SPPG.
“Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik,” ujar Sudaryono.
“Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” sambung dia.
Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan menerapkan prinsip pembinaan yang disertai dengan penegakan disiplin.
SPPG yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi, sementara yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
“Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga,” tutur dia.
Sudaryono menjelaskan bahwa inspeksi mendadak juga akan rutin dilakukan secara acak di sejumlah SPPG tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi di lapangan,” ujar dia.
PR Jadi Kepala BGN
Sebelumnya, Sudaryono mengungkap, pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus segera dituntaskan. Dalam menuntaskan PR tersebut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar program MBG berjalan sesuai tujuan utama.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang,” tegas Sudaryono usai pelantikan di Istana, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Oleh karena itu, ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan pengawasan dalam seluruh proses pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan agar program MBG berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Zero Toleran Korupsi dalam Program MBG
Ia juga menegaskan, setiap indikasi korupsi maupun permainan kepentingan harus ditindak secara tegas.
“Zero toleran untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas mantan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu.
Di samping itu, ia memastikan tidak adanya prioritas khusus kepada keluarga, sahabat, rekan, maupun koleganya dalam urusan pekerjaan di lingkungan BGN.
Sudaryono pun mengajak masyarakat melaporkan pihak yang mencatut namanya kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, ketegasan tersebut diperlukan untuk melindungi program MBG dari praktik percaloan, penyalahgunaan pengaruh, dan berbagai bentuk penyimpangan.
“Kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar,” terangnya. (Web Warouw)
