JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo saat menghadiri acara Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta pada hari kedua, Selasa (30/8), menyampaikan pidato pengarahan yang pada dasarnya mengajak Dewan Pengurus Nasional ADKASI dan jajaran DPRD Kabupaten seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat proses politik daerah dalam rangka keadilan dan kemakmuran rakyat.
“Saya minta agar ADKASI senantiasa menjabarkan dan melaksanakan program pemerintah nasional di daerah melalui percepatan penanganan, pengurusan, dan penyelesaian program pelayanan publik di daerahnya masing-masing,” ujarnya
Setelah menyampaikan pidato pengarahan sembari menyemangati dan memotivasi peserta dan undangan Rakernas, Presiden menutup secara resmi acara Rakernas ADKASI di Jakarta. Penutupan dihadiri Menko Polhukam, Wiranto, Mendagri, Tjahjo Kumolo dan para Dirjen dari jajaran Kemendagri, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, DR. Anwar Usman, SH, MH, Dewan Pakar ADKASI antara lain Prof.DR.Ir. Rokhmin Dahuri, DR. Effendi Gazali, MA, Firman Jaya Daeli, dan sejumlah kepala daerah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional ADKASI (Lukman Said), dalam laporan dan kata sambutannya menyampaikan bahwa salah satu program pemerintah adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan demikian untuk memaknai program ini, ADKASI akan mendukungnya dengan memaksimalkan kinerja jajaran DPRD seluruh Indonesia untuk membangun daerah. Agenda membangun daerah dan memajukan rakyat di daerah-daerah merupakan hakekat dari membangun Indonesia dari pinggiran.
Sebelumnya, di hari pertama Rakernas ADKASI, Senin, 29 Agustus 2016, diselenggarakan seminar nasional sebagai rangkaian acara Rakernas ADKASI. Firman Jaya Daeli sebagai Dewan Pakar ADKASI yang juga mantan Tim Perumus Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang KPK, menyampaikan pokok-pokok pikiran pengantar seminar secara umum dan sekaligus memimpin dialog di sesi awal Seminar Nasional dan Rakernas ADKASI.
Menurut Firman, ada dua minimal argumen dan pertimbangan sehingga DPRD kabupaten harus senantiasa dibangun dan diperkuat. Pertama karena DPRD kabupaten merupakan salah satu elemen di dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Kedua karena DPRD merupakan perlambang dan pemakna kualitas otonomi daerah di Indonesia.
“Dua argumen dan pertimbangan ini menjadikan DPRD kabupaten semakin strategis untuk memaksimalkan politik pengawasan, politik anggaran, politik legislasi,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah nasional beserta jajaran Kemendagri, Polri, dan KPK tentu berposisi dan berperan untuk membangun daerah dan memajukan rakyat di daerah melalui kerjasama strategis dengan DPRD kabupaten. Sehinggga DPRD kabupaten senantiasa Pro Rakyat berdasarkan konstitusi dengan semangat pelayanan masyarakat dan penegakan perundang-undangan.
Para pembicara yaitu Dirjen Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono, Staf Ahli Kapolri, Irjen Pol. AP. Simanjuntak dan Deputi KPK-RI, Ranu Miharja dengan didampingi Firman Jaya Daeli sebagai Dewan Pakar ADKASI yang menyampaikan materi yang terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan institusi masing-masing yaitu Kemendagri, Polri dan KPK-RI. (Calvin G. Eben-Haezer)
