JAKARTA- Sebanyak 50 organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo mempersiapkan peringatan Natal dan Tahun Baru bersama Perayaan yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan 5.000 relawan diadakan pada hari Jumat (8/1) di Gedung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH). Natal bertemakan Persatuan Nasional Untuk Indonesia Adil dan Makmur tahun ini akan mendoakan Presiden Joko Widodo agar bisa menjalankan tugasnya melayani rakyat dan menjaga kedaulatan NKRI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengarah Panitia Natal dan Tahun Baru 2016, Joppie Lasut Jumat (8/1) kepada Bergelora.com di Jakarta.
“Kami juga berterima kasih atas keseriusan Pemerintahan Joko Widodo untuk membangun tanah Papua dan daerah Indonesia Timur lainnya. Tuhan Yesus Memberkati Indonesia. Tuhan Yesus Memberkati Pemerintah Joko Widodo,” tegasnya sebelum acara natal itu.
Joppie Lasut juga mengingatkan bahwa tahun 2016 adalah tahun kebangkitan bagi bangsa Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia harus bersatu menghadapi dan menyelesaikan semua persoalan dan tantangan dimasa akan datang,
“Semua kesalahan dan dosa-dosa pemerintah masa lalu harus sudah selesai dan kita maafkan, walaupun tidak akan pernah bisa dilupakan. Tapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun Indonesia menjadi kekuatan dunia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Relawan Kawawan Timur Indonesia (PRKTI) ini.
Tentang berbagai pelanggaran HAM masa lalu menurut mantan wartawan Sinar Harapan ini menegaskan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan HAM masa lalu secara bijaksana dan berorientasi untuk memperkuat persatuan nasional.
“Pemerintah perlu menegaskan sikap terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan masa lalu. Sikap itu menjadi dasar untuk membuka kebenaran yang selama ini ditutupi, bukan untuk mengadili tapi untuk saling bermaafan untuk menuju rekonsiliasi nasional,” ujarnya.
Kehadiran Presiden Joko Widodo akan didampingi oleh Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Meneri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan -Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Yohana Yembise, (Web Warouw)
