JAKARTA- Tuntutan masyarakat dan dan keluarga korban pelanggaran Hak Asazi Manusia (HAM) agar visi misi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu bisa melalui penyelesaian politik dan hukum. Jokowi nantinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera mengambil tanggung jawab negara atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM dan meminta maaf pada keluarga korban 1965. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR, Eva Kusuma Sundari kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (29/9).
“Ada tuntutan lama terhadap penyelesaian kasus korban ’65 yang lebih membutuhkan penyelesaian politik daripada hukum. Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan meminta maaf dan mengeluarkan Keppres rehabilitasi umum untuk kasus kekerasan di Papua dan korban kekerasan 1965,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan ini akan merupakan langkah manusiawi dan terpuji yang dapat membebaskan masyarakat dari beban masa lalu sehingga bisa mengadakan lompatan maju ke depan.
“Sedangkan tuntutan untuk meminta maaf kepada Papua masuk akal karena memang hingga saat ini penyelesaian politik dari konflik berkepanjangan masih berlangsung,” ujarnya.
Demi NKRI
Sebelumnya Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Phil Erari kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (25/8) mengatakan bahwa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), langkah pertama yang harus dilakukan Presiden terpilih Joko Widodo adalah menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada rakyat Papua atas semua penderitaan akibat keterbelakangan, kemiskinan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang dialami oleh rakyat Papua.
Hal ini ditegaskan oleh “Langkah pertama, adalah Presiden Jokowi atas nama kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera meminta maaf pada rakyat Papua. Kita harus bisa menunjukkan niat baik pemerintah agar bisa menahan niat rakyat Papua untuk lepas dari NKRI karena penderitaan yang panjang dan tidak terselesaikan,” demikian ujar Phil Erari.
Setelah itu menurutnya, Pemerintahan Jokowi harus segera menyiapkan dan menjalankan program yang bisa mempercepat pembangunan di Papua.
“Agar kesejahteraan rakyat Papua bisa menjadi sama dengan yang didapati oleh rakyat Indonesia lainnya. Pembangunan harus berbasiskan kepentingan rakyat Papua, menjaga lingkungan hidup dan tidak melanggar HAM,” tegasnya.
Ia meyakini apabila rakyat Papua bisa merasakan perubahan-perubahan radikal dari pemerintahan Jokowi, maka rakyat Papua akan memilih tetap bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa integrasi rakyat Papua pada Indonesia pada tahun 1960-an atas dasar kepercayaan para pemimpin Papua dan rakyat Papua pada Republik Indonesia.
“Walaupun ada banyak keluhan terhadap pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 namun Papua sudah bersama Indonesia. Seharusnya pemerintah pada waktu itu segera membuktikan niat baiknya untuk membebaskan rakyat papua dari kolonialisasi Belanda dengan cara membangun Papua dan mensejahterahkan rakyat Papua. Itu tidak didapat sampai hari ini, justru berbagai pelanggaran HAM dilakukan pada rakyat Papua,” tegasnya.
Jadi menurutnya, kehendak rakyat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia adalah bukan berasal dari rakyat Papua sendiri, tetapi berasal dari perlakuan pemerintahan Indonesia sendiri yang menyengsarakan rakyat Papua.
“Kalau sampai Papua lepas, maka itu karena sikap pemerintah Indonesia yang gagal memenangkan hati rakyat Papua,” tegasnya.
Tindakan Signifikan
Ia menyesali pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono yang gagal mengadakan dialog yang konprehensif dan memberikan jalan keluar yang mendasar bagi rakyat Papua.
“Oleh karena itu, Jokowi harus segera bertindak secara mendasar dan signifikan demi keutuhan Papua bersama NKRI. Jangan sampai kita terlambat,” ujarnya.
Phil Erari menjelaskan situasi terakhir di Papua yang sudah tidak dapat membendung keinginan rakyat Papua untuk lepas dari Indonesia. Namun ia meminta agar rakyat Papua bisa menahan diri dan memberikan kesempatan pada pemerintahan baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua.
“Kami minta agar rakyat Papua memberikan kesempatan pada Pak Jokowi untuk memenuhi janji-janjinya pada rakyat Papua. Percayalah bahwa doa kita orang Papua tidak akan sia-sia,” ujarnya. (Web Warouw)
