Di Indonesia, Presiden Jokowi memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sementara Presiden Rusia, Vladimir Putin melonggarkan swakarantina di masyarakat. Joaquim Rohi, pengamat sosial politik dari Moscow membuat perbandingan terhadap kebijakan di dua negara besar ini dan dimuat di Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Joaquim Rohi
BEBERAPA waktu lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan. “Pencabutan swakarantina COVID-19 di Rusia dapat mulai dilakukan pada pertengahan Mei, dengan catatan jika masyarakat terus mematuhi aturan yang berlaku saat ini.” Moskow, Selasa (28/4).
Sementara di Jakarta, Rabu (6/5), Joko Widodo mengatakan, “Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai. Sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk posisi sedang di Juni, di Juli masuk posisi ringan. Dengan cara apapun.”
Dalam komparasi saya terhadap dua pemimpin negara besar itu, Putin tampak diplomatis, sedangkan Jokowi yang biasanya kalem malah tampak panik, menunjukkan situasi krisis.
Diplomatis, sebab pernyataan Putin di satu sisi melegakan, namun sesungguhnya sulit diukur. Tampak beliau paham bahwa proses karantina yang cukup lama sangat meresahkan banyak kalangan, baik itu terkait dengan aktivitas ekonomi, sosial, juga psikologis.
Pernyataan Presiden Rusia yang mengatakan bahwa pertengahan Mei pencabutan karantina dapat dilakukan, tentu saja menjadi kabar baik bagi sangat banyak orang yang selama ini menjalani masa karantina yang ketat.
Namun, pernyataan tersebut diikuti dengan syarat yang susah diukur. Siapa yang akan dan bisa mengukur tingkat kepatuhan masyarakat? Apa saja indikatornya, bagaimana menyimpulkan tingkat kepatuhan itu? Jauh lebih mudah jika syaratnya adalah terjadi penurunan angka terinfeksi harian dalam satu minggu misalnya.
Sejauh ini tingkat terinfkesi harian masih menyentuh 5 digit, artinya dalam sehari ada penambahan 10.000 orang terinfkesi Covid-19, kebanyakan di Moskow. Russia telah melakukan test harian terhadap 4,6 juta jiwa dari 147 juta jiwa penduduk Rusia, per Rabu (6/5).
Sementara itu di Indonesia, per hari yang sama, spesimen yang diperiksa hanya 92.976 jiwa dari total penduduk 269 juta jiwa. Dus, ditambah carut-marutnya data, ketidakjujuran warga, hasilnya adalah ketidakpastian angka (dark numbers).
Menurut catatan saya, sejak awal Presiden Jokowi, melakukan beberapa kesalahan, yang kerap kali membuat alur simpang siur.
Pertama, penunjukan BNPB dalam penanganan Covid-19. Menurut Syahrizal Syarief, ahli epidemologi UI karakter wabah dan bencana sangatlah berbeda. Bencana merupakan kejadian yang berlangsung satu kali dengan sifat tanggap darurat lalu recovery. Sementara wabah bersifat dinamik. Kemampuan penanganan wabah hanya dimiliki ahli kesehatan yang punya pengetahuan pola wabah dan penanggulangannya.
Kedua, masih terkait dengan penunjukkan Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19. Di banyak negara posisi ini langsung dipegang oleh Presiden, bukan oleh Ketua BNPB yang tak setara dengan menteri, bahkan tidak bisa serta merta masuk dalam rapat kabinet.
Dampak lanjutan dari hal ini adalah kesimpang-siuran aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saling menegasikan, saling meralat antar tingkat, antar kementerian, bahkan antar juru bicara kepresidenan.
Ketiga, imbauan WHO terhadap pandemi ini terutama ditujukan kepada negara dengan sistem kesehatan yang masih rendah. Di Indonesia, masih banyak warga miskin yang tak terjangkau oleh layanan kesehatan, bahkan yang paling standar sekalipun.
Oleh karena itulah, praktek pengobatan non medis, marak. Termasuk praktek perdukunan. Belum lagi persoalan miskin data. Carut marut data orang miskin, dan proses pencarian data di lapangan yang sarat kepentingan, tidak tertuntaskan selama bertahun-tahun lamanya.
Keempat, pelajaran dari banyak negara harusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kasus Wuhan misalnya. Sebuah kota (Wuhan) terinfeksi, satu provinsi (Hubei) ditutup, bantuan dari 29 provinsi lainnya datang untuk membantu. Bantuan itu berupa tenaga 30.000 tenaga medis, alat medis, juga logistik untuk masyarakat. Penangan menjadi cepat dan murah, meski tak bisa dibilang mudah.
Pada kasus Indonesia, siapa akan membantu siapa, jika kasus terinfeksi Covid-19 sudah menyebar dari Aceh hingga Papua?
Kelima, Rumah Sakit (RS) khusus Covid-19 seharusnya dibangun di Jakarta atau sekitar Jakarta, sebagaimana yang terjadi di Wuhan. Sayangnya di Indonesia, kasus terbanyak ada di Jawa, RS khusus Covid-19 justru dibangun di Pulau Galang, Batam. Menitipkan pasien Covid-19 ke RS umum seharusnya menjadi pilihan awal ketika RS khusus belum selesai dibangun, dan menjadi rujukan alternatif pasca dibangunnya RS khusus tersebut. Sekali lagi, idealnya RS khusus Covid-19 dibangun di daerah paling banyak terdampak.
Dari lima catatan tersebut, setidaknya bisa dibayangkan jika Indonesia akan mengalami pandemi ini hingga akhir tahun 2020.
Maka, yang harus dilakukan oleh Jokowi adalah memimpin penanganan wabah secara terpusat, semua keputusan ada di tangannya, bukan diserahkan ke Gugus Tugas dan Kepala Daerah. Komunikasi politik yang baik akan terbit dari sana, menggantikan pernyataan panik, dan pernyatan aparatnya yang kerap menimbulkan perdebatan.
Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang paling lamban, dan paling terakhir menang atas pandemi ini.
Pasca pandemi, setidaknya Presiden Jokowi belajar dua hal penting. Yakni mengenai pentingnya data valid, terutama data warga miskin, bukan data yang sarat kepentingan. Kedua, bahwa pendidikan kesehatan murah yang dapat mencetak sebanyak-banyaknya tenaga medis terampil yang berorientasi pengabdian sangatlah diperlukan.
Jika sekolah medis masih berbiaya tinggi, ke depan Indonesia akan menciptakan sangat sedikit tenaga medis trampil nan komersil.
