NEW YORK- Wakil Presiden Yusuf Kalla menyambut baik partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan (sustainable development goasl/ SDG). Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan sekitar 10 wakil organisasi masyarakat sipil (civil society organization/ CSO) dari Indonesia yang juga hadir di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 25-27 September. Pertemuan sekitar satu jam itu berlangsung di kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia PBB di New York. Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi.
“Goal 17 mengamanatkan partnership dengan organisasi masyarakat sipil. Tidak perlu ada saling curiga,” kata Jusuf Kalla, Jumat, 25 September 2015
Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Dian Kartika (Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia), Wahyu Susilo (Migrant Care), Haris Azhar (Kontras), Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Walhi), dan Darmawan (Oxfam Indonesia).
Sugeng Bahagijo menyampaikan SGD adalah versi global rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Jika pemerintah segera mengimplementasi program PBB yang berisi 17 target dan 169 sasaran itu, akan mempercepat pencapaian program pembangunan pemerintah yang tercantum dalam RPJM.
“Hanya saja berbeda dengan program-program pembangunan milinium (milinieum development goals/ MDG) 2000-2015 ini, pelaksanaan SDG 2030 menuntut pemerintah lebih terbuka (inklusi) dengan melibatkan masyarakat sipil. Tidak hanya saat membuat laporan tapi juga menyusun konsep indikator dan implementasi,” ujarnya
Hariz Azhar menambahkan partnership perlu melibatkan perwakilan dari kelompok marginal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat (indigenous people) yang selama ini terabaikan karena SDG mempunyai prinsip no one leave behind. Karena itu, Wakil CSO ini mengusulkan langsung kepada Jusuf Kalla agar pemerintah membentuk sekretariat bersama untuk menghimpun keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi SDG.
Sejalan dengan pemikiran itu, SDG kata Jusuf Kalla tidak mungkin dijalankan tanpa peran serta CSO karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
“Pemerintah dan CSO perlu memikirkan bentuk partnership itu,” katanya.
Jusuf Kalla dalam press conferece setelah pertemuan dengan wakil CSO mengatakan, pemerintah tidak akan membuat lembaga baru untuk implementasi SDG. Program PBB ini akan diintegrasikan dalam RPJM. Ia mengatakan telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari kuratif menjadi lebih preventif.
Karena sifat SDG yang lintas sektor, JK mengatakan akan memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator.
“Jika hanya Kementerian Kesehatan tidak akan bisa berjalan karena sifatnya lintas sektor,” kata Jusuf Kalla.
Menanggapi itu Senior Adviser INFID Mickael Bobby Hoelman menjelaskan sekretariat bersama atau sekber bukan kantor atau lembaga baru, apalagi kementerian baru. Tapi cara pelembagaan partisipasi publik yang baru terutama menyongsong implementasi SDG. Jika partisipasi ini terwujud, kata Mikhael menunjukkan pemerintah Jokowi-JK mempertimbangkan cara baru untuk menghindari kegagalan terutama implementasi MDG yang lalu.
Dalam pelaksanan MDG yang berakhir tahun ini, PBB menilai pemerintah Indonesia kurang berhasil (off the track) menjalankan empat dari delapan target MDG yaitu menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Selain terlambat, baru 10 tahun melakukan adopsi setelah program dicanangkan, kegagalan ini juga karena tidak melibatkan partisipasi masyakarat. (Enrico N. Abdielli)
