JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. “Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada,” kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu (7/7).
Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor.
“Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor,” ujar Bayu. Ia menyebut target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.
Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.
Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.
“Oleh karena itu dibutuhkan sumber penyediaan lain sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar,” ujar Bustanul.
Menurut Bustanul, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat.
“Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga secara drastis,” tutur Bustanul.
Sementara itu, Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan bahwa jika membahas demurrage maka juga harus dibahas soal despatch, yaitu bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat.
“Tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya,” kata Tito.
Menurut dia, alur impor beras yang berlaku di Indonesia saat ini, pertama penentuan kebutuhan impor dilakukan melalui koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Markup Impor Beras
Kepada Bergelora.com di Jakarta sebelumnya dilaporkan, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras. Tindakan mark up juga menyeret salah satu perusahaan asal Vietnam yakni Tan Long Group.
Perum Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut. Namun, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.
“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucapnya, dalam keterangannya, dikutip lagi, Sabtu (6/7/2024).
Mark up sendiri merupakan kegiatan peningkatan atau penggelembungan suatu nilai atau anggaran. Tindakan itu merupakan kecurangan karena bisa dikatakan mempermainkan harga agar mendapatkan keuntungan dari selisih dari penggelembungan anggaran tersebut.
Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa juga mengatakan perusahaan Vietnam itu tidak pernah menawarkan harga ke Bulog.
Meski begitu pihaknya tetap menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog, dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog,” ujar Ketut.
Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,
“Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung,” katanya.
“Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.
Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.
“Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi,” jelas Hari di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).
Harta Kekayaan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi
Media pernah melaporkan harta kekayaan Bayu Krisnamurthi ketika baru saja dilantik menjadi Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Budi Waseso.
CNBC Indonesia melaporkan, Bayu sebelumnya diketahui menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog. Ia diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.
Sebelum menjabat di Bulog, Bayu diketahui merupakan Komisaris Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), alias holding pangan BUMN atas nama ID Food.
Melihat sepak terjangnya, lantas berapa kah harta kekayaan yang dimiliki Bayu Krisnamurti?
Berdasarkan informasi dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, Bayu terakhir kali menyampaikan rincian harta keuangannya pada 31 Maret 2023 saat menjabat sebagai komisaris di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Total kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp19,77 miliar, dengan sebagian besar berbentuk aset tanah dan bangunan senilai Rp5,47 miliar.
Selain kepemilikan tanah dan bangunan, Bayu juga memiliki aset berupa alat transportasi dan mesin dengan nilai mencapai Rp980,35 juta.
Kekayaannya juga melibatkan harta bergerak lainnya senilai Rp41 juta, serta kas dan setara kas sejumlah Rp13,27 miliar.
Kira-kira berapa total kekayaan , Bayu Krisnamurthi setelah menjadi Dirut Bulog? (Web Warouw)
