JAKARTA- Indikasi kecurangan pelaksanaan Pilpres 2014 terindikasi di berbagai lokasi, bahkan hingga ke Hong Kong. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam berbagai relawan pro Jokowi-JK menenggarai Pilpres 2014 terindikasi kecurangan. Para relawan Jokowi-JK menemukan indikasi bahwa kecurangan ini sudah bersifat sistemik dan masif.
“Sejak awal sudah diduga bahwa kecurangan pemilu tidak berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena sistem dan prosedur pelaksanaan pemilu dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada memang dibuat untuk mempermudah melakukan kecurangan,” demikian Indro Tjahjono kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (8/7).
Menurutnya, kecurangan-kecurangan masih terjadi pada Pemilu Legislatif 2014, dengan banyaknya diselenggarakan pemilu ulang di berbagai kabupaten. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 diperkirakan kecurangan akan semakin serius dan meluas. Hal ini ditandai dengan maraknya kampanye hitam yang dilakukan secara agresif dan terang-terangan.
“Sementara itu para penegak hukum tidak mengambil sikap dan tindakan yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Beberapa gejala adanya kecurangan yang bersifat massif dan sistemik terlihat dengan pemanfaatan Babinsa (Bintara Pembina Desa) sebagai agen dalam memberi ancaman dan insinuasi kepada masyarakat. Di samping itu juga adanya usaha untuk menjadikan organisasi guru sebagai agen kampanye, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Sedangkan saat ini, di berbagai daerah, aparat pemerintah daerah di tingkat desa dan kecamatan diketahui telah menekan masyarakat untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden tertentu.
Gejala kecurangan yang bersifat massif dan sistemik itu akan menjadi kenyataan mengingat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai pimpinan partai politik dan sekaligus presiden, telah dengan blak-blakan mendukung kandidat presiden dan wakil presiden Prabowo – Hatta.
“Dengan status seperti ini SBY selaku presiden bisa mengerahkan aparat birokrasi sipil, aparat kepolisian, dan aparat TNI untuk mendukung pemenangan Prabowo – Hatta. Sikap dan tindakan SBY ini tidak fair dan bertentangan dengan semangat bahwa pejabat negara harus melepaskan jabatannya saat melakukan kegiatan politik praktis seperti yang dituntut terhadap calon presiden Jokowi,” ujarnya.
Indro Tjahjono menjelaskan bahwa dalam tempo 5 (lima) hari menjelang Pilpres 2014, para relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Pemenangan Jokowi – JK mendapatkan beberapa temuan.
Relawan menemukan bahwa oknum TNI telah menyimpan sejumlah surat suara di rumahnya. Diperkirakan surat suara ini akan dicoblos dahulu dan diserahkan kepada pemilih untuk di bawa ke dalam bilik suara ditukarkan dengan kertas suara yang belum dicoblos di Jawa Barat.
“Ada ancaman dari aparat desa mengancam tidak akan melayani warga jika tidak memilih salah satu kandidat tertentu di Jawa Barat,” ujarnya.
Selain itu, beberapa kelompok guru yang mendapat pengarahan dari Tim Sukses kandidat presiden tertentu dan menjalankan praktek politik uang di Jawa Barat.
“Di Jawa Timur, mobil pick up bak terbuka ditemukan yang berkeliling di kota-kota besar membagikan paket beras 5 kilogram ke masyarakat dengan harapan mencoblos kandidat capres dan cawapres tertentu,” jelasnya.
Di Hongkong, para pemilih pendukung kandidat capres dan cawapres tertentu ditolak menyalurkan hak politiknya oleh petugas penyelenggara pemilihan dengan alasan waktu sudah habis.
Di Sumatera Barat, adanya banyak surat undangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang pemilih. Di Cilacap, petugas menyebarkan undangan memilih (katu C-6) sambil membagi stiker dan menekan penduduk untuk memilih capres dan cawapres tertentu.
Melihat kenyataan adanya indikasi kecurangan yang bersifat massif dan sistemik, posko relawan pemenangan Jokowi – JK memutuskan untuk menginstruksi kepada jaringannya di daerah untuk serius memantau proses persiapan dan pelaksanaan pemilu dengan menunjuk personil dan lokasi (TPS) secara definitif.
“Jaringan dan relawan daerah harus partisipan aktif dan meregistrasi diri pada salah satu relawan saksi melalui website, www.2jutarelawan.com dan www.FotoTPS.com,” jelasnya.
Pemantauan proses pemilihan di setiap TPS menurutnya dilakukan dengan cara berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan saksi formal dan petugas dalam menjalankan pemantauan.
“Ambil gambar situasi setiap TPS dan formulir C-1 plano untuk dilaporkan. Buka pos pengaduan pemilih di dekat setiap TPS dengan papan nama yang jelas,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)
