Kekuasaan Ganda DPR Seret Jokowi Dalam Konflik

JAKARTA- Kekuasaan ganda didalam tubuh DPR antara kepemimpinan Setya Novanto yang didukung Koalisi Merah Putih (KMP) berhadapan dengan kepemimpinan Pramono Anung yang didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dikuatirkan akan menyulitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap politik. Hal ini disampaikan oleh  anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/10).

“Pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Manuver  KIH ini bahkan bisa menyeret pemerintahan Jokowi-JK ke pusaran konflik yang berujung pada stagnasi jalannya pemerintahan mereka,” ujarnya.
 
Manuver KIH dengan membentuk pimpinan DPR ilegal menurutnya secara tidak langsung menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis.

“Karena KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrim, yakni mengakui pimpinan DPR yang sah, atau mengakui pimpinan DPR illegal yang dibentuk koalisi Parpol pendukung mereka. Mengakui pimpinan DPR yang sah adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK,” katanya.
 
Sebaliknya menurutnya, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR illegal bentukan KIH. Artinya, Jokowi-JK bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah.

“Disitulah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH,” jelasnya.

Bahkan menurut Bambang Soesatyo, bukan tidak mungkin Jokowi –JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya.
 
“Lebih dari itu, medan konflik baru yang dibangun KIH akan merusak mekanisme kerjasama DPR dengan pemerintah, terutama terkait anggaran. Kalau konflik ini berlarut-larut, pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalami stagnasi,” tegasnya.
 
KIH menurutnya harus menyadari bahwa jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius.

“Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang harus segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, soal menipisnya stok BBM bersubsidi,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini menurutnya, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR.
 
“Tetapi, jika suasana di DPR sarat konflik seperti hari-hari ini, pemerintahan Jokowi-JK tentu saja dipaksa menunggu sampai situasinya kondusif. Persoalannya, sampai kapan KIH akan berhenti berulah?” Tandasnya.(Calvin G. Eben-Haezer