TEL AVIV – Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Kamis (4/1/2024) mengungkap rencananya soal pemerintahan Jalur Gaza pascaperang. Dia mengatakan, bahwa baik Hamas maupun Israel tidak akan memerintah wilayah tersebut setelah pertempuran di sana berakhir.
Gallant mengungkapkan garis besar rencananya itu kepada awak media di Tel Aviv sebelum menyerahkannya ke Kabinet Perang yang digagas oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pandangan anggota Kabinet Perang Israel sendiri dilaporkan telah terpecah mengenai masa depan Jalur Gaza setelah penggulingan Hamas, yang telah memerintah Jalur Gaza sejak tahun 2007.
Berdasarkan rencana tersebut, perang Israel di wilayah tersebut akan berlanjut sampai mereka berhasil mengamankan kembalinya para sandera yang diculik pada tanggal 7 Oktober, membongkar “kemampuan militer dan pemerintahan” Hamas, dan menghilangkan segala ancaman militer yang tersisa.
Setelah itu, garis besar rencana Gallant mengatakan, sebuah fase baru akan dimulai di mana Hamas tidak akan mengendalikan Gaza dan tidak akan menimbulkan ancaman keamanan bagi warga Israel.
Sebagai gantinya, badan-badan Palestina -yang tidak disebutkan namanya- akan mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut. Dalam rencana tersebut, disebutkan juga bahwa Israel berhak untuk beroperasi di dalam wilayah Gaza, namun tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel di sana setelah tujuan perang tercapai.
Jika disimak, rencana yang ditawarkan Gallant itu berseberangan dengan gagasan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.
Sebelumnya, Ben-Gvir pada Senin (1/1/2024) menyerukan agar pemukim Israel kembali ke wilayah tersebut setelah perang, dan meminta “solusi untuk mendorong emigrasi” penduduk Palestina di Gaza.
Komentarnya serupa dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu (31/12/2023).
Seruan tersebut sendiri telah menuai kecaman dari negara-negara Arab, serta sekutu utamanya Amerika Serikat.
“Penduduk Gaza adalah warga Palestina, oleh karena itu badan-badan Palestina akan bertanggung jawab, dengan syarat tidak akan ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” ungkap garis besar rencana Gallant, tanpa merinci badan mana yang mungkin termasuk di dalamnya. Washington telah menyarankan agar Gaza diperintah oleh Otoritas Palestina yang “direvitalisasi”, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan dari Tel Aviv pengungkapan rencana Gallant terjadi menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk mendesak lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dan untuk mencegah eskalasi konflik regional. (Web Warouw)
Setelah sekian kalinya zionis Israel melakukan kebohongan terhadap rakyat Palestina,, apa jaminan nya kali ini mereka bisa mematuhi aturan nya,, jgn pernah hapuskan senjata hamas jika senjata Israel tdk di musnah kan juga..