JAKARTA- Karena ada pihak-pihak yang menunggangi para pendamping eks Program Nasional Pedesaan Mandiri (PNPM) untuk menggagalkan pembangunan masyarakat desa berbasiskan Dana Desa,– maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu menjelaskan duduk persoalannya. Kementerian ini meminta agar eks PNPM tidak anarkis dan memaksakan kehendak.
Untuk itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan bahwa keberadaan pendamping eks Program Nasional Pedesaan Mandiri (PNPM) sudah resmi berakhir sejak 31 Desember 2014.
“Menyangkut keberadaan eks PNPM, kontraknya sudah berakhir resmi pada 31 Desember 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan dari Kementerian Desa,” ujar Menteri Marwan dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Jakarta, Minggu, (10/4).Â
Menteri Marwan menjelaskan, kontrak PNPM berakhir karena sudah ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemnedesa PDTT) Nomor: 100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/2015, bahwa program PNPM Mandiri yang berjalan sejak Tahun 2007 telah berakhir pada 31 Desember 2014.
“Artinya program itu telah berakhir ketika berada dibawah naungan Kemendagri melalui Dirjen PMD yang saat ini sudah bubar,” tandasnya.
Namun, dengan berbagai pertimbangan, Kemendesa PDTT memutuskan untuk mengaktifkan kembali kontrak eks PNPM. Kontrak tersebut beberapa kali diperpanjang, pertama pada 1 Juli 2015 hingga 31 Oktober 2015, kedua, diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2015, ketiga diperpanjang lagi hingga 31 Maret 2016, dan terakhir diperpanjang hingga 31 Mei 2016.
“Justru kami yang memberikan pekerjaan kepada mereka (Eks PNPM). Tiba-tiba mereka ini ngotot minta diperpanjang lagi selama lima tahun tanpa diseleksi. Ini namanya sudah anarkis, mau-maunya sendiri,” papar Menteri Marwan.
Untuk menjadi pendamping desa, Menteri Marwan memberikan kesempatan kepada Eks PNPM untuk mengikuti seleksi tahap kedua pendamping desa secara terbuka.
“Kami sudah memberikan kesempatan melalui seleksi terbuka. Kami melakukan seleksi secara terbuka, melalui website dan media massa, itupun kami hanya buat panduan, penentunya ada di Provinsi. Semua pendaftaran ada di provinsi bukan disini pendaftarannya. Jadi tidak ada namanya politisasi pendamping desa, boleh di cek bahwa tuduhan itu tidak benar,” imbuhnya.
Menteri Marwan menambahkan, dalam Undang-undang Desa, sama sekali tidak termuat nomenklatur mengenai Pendamping Desa Eks PNPM. Sebab PNPM Mandiri dan Undang-undang Desa memiliki paradigma, mandat, serta karakter yang berbeda. pada program PNPM Mandiri, pendampingan berfungsi sebagai pengendali proyek.
“Berbeda dengan program pendampingan desa, dimana pendamping desa hanya bertugas untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat,” tandasnya.
Demi menjalankan amanat UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kemendesa PDTT berkomitmen untuk tetap menjalankan rekrutmen pendamping desa secara terbuka, adil dan transmpara. Siapapun warga negara Indonesia berhak mengikuti proses rekrutmen tanpa terkecuali termasuk eks PNPM.
“Terbukti pada rekrutmen tahun 2015, sebagian pendamping desa yang lulus seleksi berasal dari eks PNPM Mandiri. Jika dibandingkan dengan program pendampingan yang di Kemensos dan Kementan, proses seleksi disini lebih terbuka,” tutupnya. (Andreas Nur)
Â
Â
