JAKARTA – Kementerian Pertahanan menghentikanlatihan dasar kemiliteran (latsarmil) kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin, 29 Juni.
Perubahan itu dilakukan setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi sistem pembelajaran, setelah kejadian lima peserta latsarmil meninggal dunia.
Dengan adanya evaluasi ini, Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi.
“Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini,” kata Rico.
“Fokus kegiatan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi,” ujar dia.
Menurut Rico, Kemhan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan tertib.
Diketahui, Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Merah Putih.
“Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).
Menurut Ketut, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik para peserta.
Setelah kondisi kesehatan para peserta diketahui, setiap satuan TNI yang jadi pihak pelatih latsarmil harus menyesuaikan porsi latihan fisik sesuai dengan kondisi para peserta.
Dari sisi penanganan, Kemhan juga meminta agar penanganan medis terhadap peserta yang sakit bisa dilakukan secara cepat dan maksimal
Tidak hanya evaluasi soal kesehatan saja, Ketut mengatakan Sjafrie meminta evaluasi juga harus dilakukan dari segi pemberian materi selama pendidikan.
“Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan,” kata dia.
Dengan demikian, para peserta tidak akan kehilangan esensi dari pendidikan latsarmil yang lebih menekankan pada nilai kedisiplinan dan membangun jiwa kepemimpinan.
Pigai: Tak Harus Lewat Sistem Militer
Sebelumnya – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pembentukan mental bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak harus dilakukan melalui sistem militer.
Menurut dia, penguatan karakter peserta dapat dibangun melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan bekerja secara cepat dan tepat.
Ia kemudian menjabarkan tiga aspek utama yang perlu dibangun dalam pendidikan calon manajer Kopdes tersebut, yakni pengetahuan, keterampilan, dan mental.
“Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer, tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur. Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan,” kata Pigai dalam keterangannya, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ini disampaikan Pigai saat merespons meninggalnya lima peserta dalam program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Pigai pun mendorong Kemenhan untuk mengambil langkah evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Latsarmil ini.
“Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh,” kata Pigai.
Pigai berpendapat, pembentukan karakter peserta tidak harus dilakukan melalui latihan fisik yang berlebihan.
Mantan Komisioner HAM itu juga mendesak agar penyebab meninggalnya lima peserta KDKMP dapat diusut secara profesional.
Hal itu tersebut di dasar perbaikan penyelenggaraan program serupa di masa mendatang. Ia berpendapat, proses penyelidikan penting dilakukan untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah sekaligus menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan program serupa di masa mendatang.
Pigai juga memastikan pihaknya siap menerjunkan jajarannya untuk memantau proses tersebut.
“Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan,” tegasnya.
(Web Warouw)
