JAMBI- Semua alasan untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM merupakan pembenaran yang akan menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berat yang harus dipikul rakyat Indonesia. Kebijakan itupun tidak menjawab persoalan lama yang lebih mendasar yang selama ini menjadi parasit dalam sistim enerji dalam negeri. Kenaikan harga BBM nantinya akan menjadikan negara sebagai parasit dari penderitaan rakyat. Demikian Ketua Parai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi, Mawardi Pustem kepada Bergelora.com di Jambi, Senin (8/9).
“Jokowi telah terjebak dalam lingkaran setan yang lahir dari sistim ekonomi politik yang sudah busuk. Masakan salah satu mencabut subsidi adalah karena orang kaya yang mencabut subsidi. Ini kan artinya Jokowi tidak yakin mampu menertibkan tehnis distribusi maka memilih untuk mencabut kebijakan subsidi yang lebih prinsipil. Koreng di ujung jari, tapi kaki yang dipotong. Akibatnya jadi invalid,” tegasnya.
Namun menurutnya, yang penting adalah mencari tahu apa kepentingan dibalik seorang presiden yang memiliki stempel pro rakyat, namun justru berani mengambil kebijakan yang anti rakyat yaitu mencabut subsidi dari pada BBM.
“Ujung dari kebijakan mencabut subsidi BBM pastilah kepentingan asing. IMF dan World Bank yang selama ini kasih pinjaman kan selalu mensyaratkan pemotongan subsidi. Sehingga harga minyak bisa naik, yang untung adalah mafia dan negara-negara asing yang menjual minyak ke Indonesia,” ujarnya.
Rasionalisasi yang lain menurutnya adalah karena harga BBM di Indonesia termurah di Asia Tenggara sehingga harus dinaikkan agar negara lebih banyak mendapatkan keuntungan.
“Ada yang bilang harga BBM di Indonesia adalah yang termurah. Apakah mereka tidak tahu bahwa daya beli rakyat kita juga paling rendah. Mengapa mereka tidak mikir, bagaimana mungkin negeri yang kaya minyak dan gas, tapi rakyatnya harus beli dengan harga yang mahal. Pemerintahan yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyatnya pastilah pemerintahan parasit,” ujarnya.
Banyak Pilihan
Kalau alasannya adalah subsidi ВВМ membebani APBN maka menurut Mawardi masih punya banyak pilihan yang lebih melindungi rakyat, yaitu dengan jalan menutup pemborosan pos-pos anggaran belanja yang dihabiskan untuk belanja rutin.
“Tinjau semua kontrak karya perusahaan tambang asing agar membuat perjanjian yang lebih menguntungkan buat Indonesia terutama untuk subsidi kebutuhan rakyat. Bukan hanya pendidikan dan kesehatan gratis yang harus gratis tetapi BBM dan air bersih bisa gratis,” tegasnya.
Senada dengan itu, Adi Prianto dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tengah,
(Sulteng) menjelaskan kenaikan BBM akan mengeregoti seluruh tabungan rakyat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa mampu membangun basis ekonomi berjangka panjang.
“Pada tahun 2013 pemerintah propinsi mengumumkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng di atas nasional dengan angka 9%, tetapi ketika terjadi pembatasan ekspor bahan mentah, pertumbuhan ekonomi anjlok pada angka -4% pada semester satu tahun 2014. Artinya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi bersandar pada ekspor bahan mentah. Sementara rakyat secara umum pendapatanya bersandar pada sektor jasa,” ujarnya terpisah kepada Bergelora.com di Palu.
Liga Mahasiswa Nasional Indonesia (LMND) juga dalam keputusan Konggres ke 6 -nya di Yogyakarta menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM.
“Kami akan berada dibarisan terdepan untuk menolak rencana kenaikan harga BBM,” tegas Ketua Umum LMND, Vivin Sri Wahyuni yang barusan terpilih dari Konggres yang dihadiri oleh 200 kampus dari 23 kota di seluruh Indonesia minggu ini. (Utut Adianto/Lia Somba/Enrico N. Abdielli)
