MEDAN- Dibalik konflik elit politik tentang pilkada langsung ternyata sarat dengan kepentingan investasi asing pada kelanjutan proyek-proyek dalam MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang sedang disiapkan hampir diseluruh daerah kabupaten dan kota Indonesia. Para investor asing kuatir Pilkada lewat DPRD akan menghambat investor dapat berhubungan langsung dengan kepala-kepala daerah. Demikian mantan program officer USAID, Ikhyar Velayati kepada Bergelora.com di Medan, Kamis (2/10).
“Itu sebabnya media-media barat cepat mencerca putusan Paripurna DPR yang memilih pilkada lewat DPRD. Mereka digerakkan oleh para investor yang sudah kadung kontrak dalam program-program MP3EI tidak mau ada masalah dimasa depan karena kepala daerah gak bisa dibeli dikontrol DPRD,” jelasnya.
Mantan aktivis 98 ini menjelaskanm bahwa investor asing juga lah yang menekan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merubah rencananya dari pilkada DPRD kembali ke Pilkada langsung. Sehingga ada sikap yang mendua dalam diri SBY.
“Hal ini juga yang membuat SBY saat ini menyiapkan skenario perppu agar pilkada langsung dapat kembali berjalan dalam sistim politik Indonesia dan memudahkan pemerintahan Jokowi yang sudah memang disiapkan oleh Amerika,” ujarnya.
Pada dasarnya menurutnya, pilkada langsung atau lewat DPRD tidak akan memberikan perbaikan sistim politik Indonesia seperti dijanjikan oleh kedua pihak pendukung.
“Dalam sistim politik liberal yang lebih besar, politik rakyat tetap marginal karena kontrol dan partisipasi rakyat tetap sesaat pada waktu pilkada. Bagi investor adalah sistim yang lebih murah dalam eksploitasi alam Indonesia yang harus dipakai oleh Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya semenjak pelucutan UUD’45 menjadi lebih liberal, sistim dibawahnya haruslah lebih memudahkan ekspolitasi kapital yang masuk ke Indonesia.
“Setelah masing masing daerah otonom dapat, investasi masuk lewat MP3EI, diharapkan tidak adalagi yang menghambat investasi. Diamankan oleh pemerintah, disahkan oleh legislatif. Disemua daerah,” ujarnya.
Ikhyar Velayati sepakat sudah saatnya politik liberal ini dihentikan agar Indonesia kembali ke negara proklamasi. Namun saat ini menurutnya tidak ada lagi kekuatan politik yang bisa mempelopori upaya kembalinya UUD’45 dan Pancasila yang asli.
“Disetiap daerah, semua mantan aktivis 98 menunggu Jakarta. Sementara kawan-kawan Jakarta terseret tarik menarik politik elit yang sedang berebut kedudukan di legislatif maupun eksekutif,” jelasnya.Â
Politik elit di Jakarta menurutnya menawarkan kedudukan di partai politik, legislatif maupun jabatan-jabatan di pemerintahan. Sehingga aktivis 98 di Jakarta terpolarisasi dalam berbagai kelompok kepentingan elit.
“Uang dan jabatan telah membuat aktivis 98 di Jakarta mengamini situasi saat ini sebagai suatu kemestian. Padahal semua kita menuju jurang kehancuran dibawah eksploitas kapitalisme global. Kita tidak sadar semua kehancuran saat ini akan kita warisi kepada anak cucu kita. Menjadi paria dinegeri sendiri,” tegasnya. (Sugianto)
